Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait pencairan THR PNS di daerah yang realisasinya masih rendah. Berita mengenai imbauan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah, mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara menjelang perayaan hari besar keagamaan. Dalam konteks ini, THR menjadi salah satu bentuk pengakuan atas jasa dan kontribusi PNS dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sri Mulyani meminta agar kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pencairan THR, menunjukkan pentingnya regulasi dalam memastikan bahwa mekanisme pencairan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga menggambarkan upaya pemerintah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, penerbitan THR tepat waktu dapat memberikan dorongan positif bagi daya beli masyarakat, terutama PNS yang menjadi tulang punggung administrasi pemerintahan. Sikap proaktif yang diambil oleh Sri Mulyani perlu diapresiasi karena menunjukkan kepemimpinan yang responsif dalan menghadapi kebutuhan masyarakat, khususnya di kalangan PNS. Namun, tantangan tetap ada di tingkat daerah. Ada kemungkinan tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mencairkan THR tanpa mengorbankan kebutuhan anggaran lainnya. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan dapat membuat perencanaan anggaran yang bijaksana dan mempertimbangkan prioritas dalam alokasi dana. Kepala daerah juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian di daerah masing-masing, termasuk potensi pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan lain, agar untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran THR tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, imbauan ini bisa menjadi dorongan bagi kepala daerah yang selama ini mungkin ragu untuk mengalokasikan anggaran untuk THR, mengingat bahwa komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan PNS seharusnya diikuti oleh tindakan nyata di tingkat lokal. Dari perspektif sosio-ekonomi, pencairan THR diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, karena PNS dan masyarakat sekitar cenderung menggunakan THR mereka untuk kebutuhan sehari-hari ataupun berbelanja. Hal ini dapat menciptakan efek domino yang positif bagi usaha kecil dan menengah di daerah, dan membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, perlu ada perhatian lebih untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli berasal dari usaha lokal, sehingga manfaat ekonomisnya bisa dirasakan secara lebih merata. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas imbauan ini. Perlunya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pencairan THR serta dampaknya terhadap ekonomi lokal menjadi penting, agar ke depannya kebijakan sisa lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pegawai negeri dan masyarakat secara umum. Dengan begitu, imbauan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dapat berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan PNS dan masyarakat pada umumnya.