Perkelahian antara dua anggota DPRD Medan, David Roni Sinaga dan Dodi Robert Simangunsong, terjadi karena masalah sepele. Berita mengenai pertikaian yang terjadi antara dua anggota DPRD Medan di toilet karena sebutan nama Dodi menggambarkan betapa tingkat emosi dan ketegangan di dalam institusi publik dapat memunculkan insiden yang tidak terduga. Tindakan kekerasan, apalagi di kalangan pejabat publik, mencerminkan ketidakdewasaan dalam berinteraksi dan menyelesaikan konflik, yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik. Pertikaian di ruang publik, seperti toilet, menunjukkan bahwa lokasi tidak selalu menjadi indikator keseriusan masalah. Justru, situasi yang sepele dapat berujung pada ketegangan yang tinggi ketika egosentrisme dan ambisi pribadi terlibat. Hal ini mengindikasikan perlunya pengelolaan emosi dan penerapan cara-cara mediasi yang lebih efektif di dalam tubuh legislatif, sehingga masalah yang muncul bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Selain itu, insiden seperti ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap citra institusi publik seperti DPRD. Masyarakat cenderung akan mempertanyakan profesionalitas dan integritas anggota dewan yang seharusnya menjadi panutan. Jika anggota dewan sendiri tidak mampu mengelola konflik secara dewasa, bagaimana mereka bisa diharapkan untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih besar dan kompleks yang dihadapi masyarakat? Lebih jauh lagi, insiden ini juga memunculkan pertanyaan tentang dinamika internal di antara anggota DPRD. Apakah terdapat ketegangan yang lebih dalam yang tidak tersampaikan? Apakah ini mencerminkan persaingan politik yang memanas? Hal-hal ini perlu dicermati lebih lanjut, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini juga menggambarkan kebutuhan akan pelatihan manajemen konflik dan pengembangan kepemimpinan di kalangan para pejabat publik. Pelatihan semacam ini penting untuk membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik, agar potensi kegagalan dalam pengelolaan emosi bisa diminimalisir. Akhir kata, meskipun peristiwa semacam ini terlihat sepele, dampak jangka panjangnya bisa sangat besar. Penegakan standar etika dan perilaku di kalangan anggota DPRD harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Publik berhak mengharapkan yang terbaik dari para wakil mereka, dan institusi harus mampu bersikap lebih profesional demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.