Menurutnya semua proses penyelidikan telah dilakukan dan dinyatakan P21, sehingga pihaknya menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Kota Berita mengenai pelimpahan berkas tahap II oleh polisi kepada Kejaksaan Kota Kupang terkait Plt Kabiro Umum Setda NTT mencerminkan langkah penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Proses hukum ini bukan hanya terkait dengan individu yang terlibat, tetapi juga menunjukkan komitmen institusi penegak hukum untuk mengawasi dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Pelimpahan berkas ini biasanya menandakan bahwa penyidikan telah mencapai tahap cukup bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Dalam konteks ini, Plt Kabiro Umum Setda NTT mungkin terlibat dalam praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan ilegal lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika terbukti bersalah, tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kasus ini ditangani dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, berita ini juga merupakan pengingat bagi pejabat publik lainnya di seluruh Indonesia untuk selalu bertindak dengan integritas dan sesuai dengan peraturan. Kasus ini dapat menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi, terlepas dari posisi jabatan seseorang. Ini juga bisa mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik. Lebih jauh, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Publik harus didorong untuk aktif memberikan masukan dan melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya laporan dari masyarakat dan tindakan tegas dari pemerintah, diharapkan budaya transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terbangun di level pemerintahan daerah. Dari sudut pandang hukum, tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan adalah bagian dari proses hukum yang diatur oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Penegakan hukum yang baik membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Keberhasilan dalam penanganan kasus ini akan sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Namun, di sisi lain, perlu juga diingat bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Plt Kabiro Umum Setda NTT harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tuduhan yang ada. Prinsip dasar hukum seperti presumption of innocence (asumsi tidak bersalah) harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kesimpulannya, pelimpahan berkas tahap II ini merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas di pemerintahan daerah. Diharapkan proses ini dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta berujung pada kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia.