Mahasiswa Universitas Trisakti meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu. Harapannya, Perppu itu membatalkan UU TNI yang disahkan DPR pagi tadi. Berita mengenai mahasiswa Universitas Trisakti yang mendesak Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU TNI batal menjadi salah satu contoh bagaimana suara masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, tetap relevan dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Tindakan ini menunjukkan tingkat kepedulian mahasiswa terhadap kondisi hukum dan keadilan di negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan seringkali berada di garis depan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. UU TNI yang diperdebatkan ini kemungkinan memiliki beberapa pasal yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Desakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya pasif menerima keputusan pemerintah, tetapi aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan masyarakat. Dalam konteks demokrasi yang sehat, partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, sangat penting untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Tindakan mahasiswa ini juga mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap kebijakan yang dianggap otoriter atau tidak sesuai dengan semangat reformasi. Dalam menyuarakan aspirasi mereka, mahasiswa tentu saja menghadapi risiko, baik dari segi sosial maupun politik. Namun, keberanian mereka untuk berdialog dan menyuarakan pendapat patut diacungi jempol, karena hal ini merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang penting bagi generasi muda. Di sisi lain, respons dari pemerintah dan pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam menanggapi desakan tersebut. Pemerintah, dalam hal ini, perlu mendengarkan suara mahasiswa dan mempertimbangkan kembali perlunya dialog terbuka terkait isu-isu yang sensitif seperti UU TNI. Pembentukan Perppu adalah salah satu mekanisme yang dapat digunakan jika memang terdapat kebutuhan mendesak untuk menangguhkan suatu regulasi demi kepentingan yang lebih luas. Selain itu, penting bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk terdidik dalam memahami substansi dari UU TNI itu sendiri. Diskusi yang konstruktif dan partisipatif mengenai isi undang-undang ini, termasuk potensi dampaknya terhadap masyarakat, bisa membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar dan memperkaya perspektif publik. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk membangun konsensus di antara berbagai kalangan tentang arah kebijakan TNI ke depan. Secara keseluruhan, desakan mahasiswa Universitas Trisakti ini merupakan refleksi dari dinamika demokrasi di Indonesia dan menunjukkan betapa pentingnya suara generasi muda dalam menentukan arah kebijakan publik. Dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, termasuk mahasiswa, tentu akan menjadi langkah yang baik untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.