Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pengesahan UU TNI tak akan mengembalikan TNI ke zaman orde baru (orba). Berita mengenai pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) yang menegaskan bahwa Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan mengembalikan prajurit ke masa Orde Baru (Orba) menjadi sangat penting dalam konteks pembahasan reformasi dan modernisasi TNI. Keberadaan UU ini dapat mempengaruhi arah kebijakan pertahanan dan cara militer beroperasi dalam konteks demokrasi yang lebih luas. Pernyataan Menhan mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa TNI tetap berfungsi sebagai alat negara yang profesional dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Era Orde Baru dikenal dengan dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. Oleh karena itu, penegasan bahwa UU TNI tidak akan membawa kembali praktik-praktik tersebut sangat relevan, terutama di tengah keinginan masyarakat untuk menjaga rekonsiliasi sejarah dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja, tantangan yang dihadapi TNI dan pemerintah dalam hal ini adalah memastikan bahwa perubahan struktur dan fungsi militernya tidak hanya bersifat simbolis. Memang ada kebutuhan untuk menciptakan keselarasan yang nyata antara misi militer dan aspirasi rakyat akan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Ini mencakup pentingnya pelatihan prajurit dalam hal penguasaan teknologi modern serta integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam operasi militer. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah, TNI, serta masyarakat sipil sangat diperlukan. Kesadaran masyarakat mengenai peran dan fungsi TNI dalam konteks demokrasi harus dibangun agar tidak ada mispersepsi mengenai maksud dan tujuan dari UU TNI. Harapan masyarakat adalah bahwa TNI berfungsi sebagai pengayom, bukan penguasa. Akhirnya, tantangan ke depan adalah bagaimana UU TNI ini dapat diimplementasikan secara efektif dan progresif. Pengawasan dan evaluasi yang berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa TNI beradaptasi dengan tuntutan zaman serta tetap komitmen terhadap demokrasi. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata dari pemerintah dan TNI dalam menjelaskan dan membuktikan bahwa militer tidak ingin kembali ke masa otoritarian adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.