Polri juga mengungkap adanya temuan markup pembayaran down payment (DP) atau uang muka proyek tersebut. Ada markup sebesar 5 persen yang dilakukan pelaku. Berita mengenai "Modus Korupsi Pabrik Gula PTPN XI: Isi Kontrak Diubah-Markup Pembayaran DP" mengungkapkan praktik korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Korupsi dalam sektor BUMN, khususnya dalam proyek-proyek vital seperti pabrik gula, menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola yang tidak baik. Penyimpangan seperti mengubah isi kontrak dan memanipulasi pembayaran awal (DP) mencerminkan tindakan yang tidak hanya melawan hukum, tetapi juga merusak integritas institusi yang seharusnya menjaga kepentingan publik. Praktik korupsi seperti ini berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kerugian yang ditimbulkan akibat markup dan penyimpangan kontrak dapat mengakibatkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program-program sosial. Selain itu, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi BUMN, yang seharusnya menjadi pilar dalam pengembangan ekonomi nasional. Dalam konteks ekonomi, sektor gula sangat penting di Indonesia, dan keberhasilan PTPN XI dalam menjalankan operasionalnya berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan industri gula nasional. Ketika terjadi praktik korupsi, tidak hanya hasil produksi yang terpengaruh, tetapi juga para petani dan pekerja yang bergantung pada keberadaan pabrik gula tersebut. Korupsi dapat memicu ketidakadilan di lapangan, di mana para pemangku kepentingan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari industri ini justru menjadi pihak yang dirugikan. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam BUMN, termasuk PTPN XI. Penguatan regulasi dan penerapan teknologi informasi untuk transparansi dalam kontrak dan pengelolaan anggaran dapat menjadi langkah awal untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik. Terakhir, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan media dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap transaksi juga perlu ditingkatkan. Dengan kerja sama dari semua pihak, diharapkan praktik korupsi dalam proyek-proyek strategis seperti pabrik gula dapat diminimalkan dan akhirnya diberantas.