Zulkifli Hasan mengancam terjunkan Babinsa jika serapan beras tidak capai target 3,5 juta ton. Berita yang mengangkat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulhas, mengenai peran Babinsa dalam menyerap beras jika kepala desa (Kades) tidak terlibat, menampilkan dinamika yang menarik dalam manajemen ketahanan pangan di Indonesia. Tindakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras yang optimal, terutama di tengah tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian. Pertama-tama, pernyataan ini mencerminkan keprihatinan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras. Beras sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia memiliki peranan vital dalam kehidupan masyarakat. Ketidakcukupan pasokan beras dapat menyebabkan lonjakan harga yang berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, peran Babinsa—yang merupakan petugas dari TNI Angkatan Darat—dalam penyerapannya adalah langkah strategis untuk memastikan distribusi beras ke masyarakat berlangsung dengan baik, terutama jika Kades, sebagai pengelola tingkat desa, tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Namun, langkah ini juga mengundang beberapa pertanyaan terkait peran dan tanggung jawab masing-masing entitas dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kades seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengelola sumber daya alam dan distribusi pangan di desa. Jika Kades tidak terlibat, ada kekhawatiran bahwa ketidakoptimalan dalam pengelolaan ini akan mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Penyertaan Babinsa dalam proses ini bisa jadi menciptakan ketergantungan yang kurang baik dan mereduksi otoritas lokal yang semestinya dimiliki Kades. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika langkah ini dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, di mana Babinsa dan Kades dapat bekerja bersama-sama, maka hasil yang diperoleh bisa lebih efektif. Sebaliknya, jika tidak ada komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak tersebut, akan sulit untuk mencapai tujuan utama, yaitu ketahanan pangan yang merata dan adil. Lebih jauh, inisiatif seperti ini juga perlu disertai dengan program-program pemberdayaan bagi Kades dan masyarakat setempat. Membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pertanian dan distribusi pangan akan menjadi investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Hal ini bisa mendorong munculnya solusi lokal yang inovatif, sehingga ketahanan pangan dapat dicapai secara mandiri tanpa selalu bergantung pada intervensi eksternal. Dengan mempertimbangkan semua ini, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya. Komunikasi yang efektif dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kemandirian pangan di masa depan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini pun tak kalah penting, sebagai bentuk partisipasi demokratis yang seharusnya dihargai dan difasilitasi oleh semua pihak terkait.