Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), sejumlah aktivitas menggelar aksi ‘Kamisan’ merespon disahkannya RUU TNI Berita tentang aksi Kamisan di Banjarmasin yang menuntut pengembalian TNI ke barak dan pengesahan RUU Perampasan Aset mencerminkan dinamika sosial dan politik yang berkembang di Indonesia. Aksi Kamisan, yang dikenal sebagai bentuk protes damai untuk memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM, menunjukkan bagaimana masyarakat sipil mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perkembangan tertentu dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Satu hal yang menjadi sorotan adalah tuntutan untuk mengembalikan TNI ke barak. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran mengenai peran militer dalam berbagai aspek kehidupan sipil, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Dengan mengembalikan TNI ke barak, masyarakat berharap agar peran militer dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pemerintahan sipil, bisa diminimalisir. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya pemisahan antara militer dan politik, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, tuntutan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset juga merupakan refleksi dari resistensi masyarakat terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pejabat publik. RUU ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan yang merugikan, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dalam menangani aset yang didapatkan melalui cara yang tidak sah. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta mekanisme hukum yang lebih kuat dalam memberantas korupsi dan penyelewengan aset. Reaksi masyarakat terhadap kedua tuntutan ini menyiratkan bahwa ada kesadaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Aksi Kamisan tidak hanya berfungsi sebagai medium untuk mengekspresikan tuntutan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tata kelola negara. Namun, tantangan bagi penguasa adalah bagaimana merespons tuntutan masyarakat tersebut. Sebuah dialog yang konstruktif diperlukan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Jika pemerintah bisa tanggap dan responsif terhadap aspirasi warganya, maka akan terbangun kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi publik, serta mengurangi ketegangan yang ada di masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pergerakan seperti aksi Kamisan bisa menjadi pendorong bagi reformasi sosial dan politik yang lebih baik di Indonesia. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak-hak asasi dan kebijakan yang lebih adil. Jadi, dukungan terhadap gerakan seperti ini seharusnya tidak hanya datang dari mereka yang terlibat secara langsung, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat lainnya yang peduli terhadap masa depan bangsa.