Sosok eks penjabat sementara (PS) Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring, yang peras kepsek hingga miliaran. Berita tentang Kompol Ramli Sembiring yang dituduh melakukan pemerasan terhadap 12 kepala sekolah hingga mencapai angka Rp 4,7 miliar tentunya sangat mengejutkan dan mencoreng citra institusi kepolisian di Indonesia. Tindakan seperti ini jelas merupakan pelanggaran kode etik dan hukum yang seharusnya dihindari oleh seorang aparat penegak hukum. Institusi kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan penegak hukum, bukan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang sedang berjuang untuk pendidikan. Pemerasan terhadap kepala sekolah yang seharusnya fokus pada pengembangan pendidikan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius. Sangat disayangkan jika individu yang seharusnya menjaga keamanan dan keadilan justru terlibat dalam praktik-praktik korupsi. Langkah ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu tersebut, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap seluruh institusi kepolisian. Masyarakat tentu akan merasa cemas dan ragu untuk melaporkan kasus-kasus kejahatan atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian jika mereka merasa bahwa aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan yang tidak etis. Kasus seperti ini juga menyoroti perlunya reformasi dalam pengawasan dan akuntabilitas di institusi kepolisian. Sebuah mekanisme yang lebih kuat harus diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi di lingkungan kepolisian. Ini bisa meliputi pembentukan lembaga pengawas yang independen dan transparan serta peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat kepolisian mengenai etika dan integritas dalam bertugas. Jika langkah-langkah ini tidak diambil, maka kepercayaan masyarakat akan semakin menurun dan dapat merusak stabilitas sosial. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi sistem yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para aparat penegak hukum agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik korupsi. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan aparat kepolisian tidak akan tergoda untuk melakukan pemerasan atau kejahatan lainnya. Akhirnya, kasus Kompol Ramli Sembiring merupakan panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal jalannya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berperan penting dalam menciptakan budaya anti-korupsi dengan melaporkan tindakan yang mencurigakan dan mendukung reformasi yang diperlukan di institusi kepolisian. Hal ini penting agar kita bisa bersama-sama membangun sebuah sistem yang lebih baik, transparan, dan akuntabel demi masa depan bangsa yang lebih baik.