Pengamat Hukum John Tuba Helan menilai revisi UU TNI melanggar prinsip demokrasi, karena tidak memberi ruang partisipasi masyarakat. Berita mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai melanggar prinsip demokrasi merupakan isu yang sangat penting dan berkaitan dengan arah kebijakan serta tata kelola pemerintahan di Indonesia. Revisi ini menunjukkan proses legislatif yang bisa saja menimbulkan perdebatan panjang terkait dengan peran militer dalam kehidupan sipil dan tata negara. Substansi revisi UU tersebut mesti dilihat dari banyak sudut pandang, baik dari segi keamanan, demokrasi, maupun hak asasi manusia. Pertama, perlu dicermati bahwa dalam konteks demokrasi, sangat penting untuk menjaga pemisahan antara militer dan politik. Ketika revisi UU TNI memberikan ruang yang lebih besar bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, ini bisa menjadi ancaman bagi praktik demokrasi yang sehat. Peran militer seharusnya terfokus pada pertahanan negara dan bukan pada peran politik. Kehadiran TNI dalam ranah politik sering kali menimbulkan ketidakstabilan bagi sistem pemerintahan yang seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. Di sisi lain, pendukung revisi mungkin berargumen bahwa peran TNI dalam menjaga keamanan nasional adalah hal yang vital, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti terorisme dan ancaman separatis. Namun, penting untuk menekankan bahwa keamanan tidak harus mengorbankan kebebasan sipil. Justru, di dalam negara demokratis, kebebasan sipil dan keamanan harus berjalan beriringan. Oleh karenanya, revisi UU ini harus dikaji lebih dalam agar tidak menciptakan celah bagi pelanggaran hak asasi manusia. Ada juga potensi dampak sosial yang perlu diperhatikan. Masyarakat bisa saja akan merasa lebih terawasi dan tertekan jika peran militer dalam kehidupan sipil diperluas. Ini bisa menimbulkan mistrust antara masyarakat dan institusi keamanan. Ketika masyarakat merasa bahwa kebebasan mereka terancam, maka bisa saja terjadi penolakan terhadap pemerintah yang sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan dan revisi UU ini. Secara keseluruhan, revisi UU TNI harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai stakeholder lainnya. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil bukan saja memperhatikan aspek keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat. Transparent reporting dan mekanisme pengawasan yang baik harus menjadi bagian integral dari upaya tersebut, agar revisi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.