Isu dugaan uang setoran arena judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung kini mencuat ditengah kasus tewasnya tiga anggota polisi saat melakukan penggereb Berita terkait dugaan keterlibatan aparat dalam praktik perjudian, sebagaimana terungkap dalam judul 'Terkuak Peltu Lubis Kerap Minta Izin Kapolsek Sebelum Gelar Judi Sabung Ayam, Kasih Kode Aman', mencerminkan masalah serius dalam integritas dan akuntabilitas penegakan hukum. Peltu Lubis, sebagai seorang anggota kepolisian yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan hukum, justru terlibat dalam kegiatan yang jelas melanggar hukum dan norma etika. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sikap dan tindakan institusi kepolisian dalam menangani kasus-kasus serupa. Pertama, keterlibatan anggota kepolisian dalam perjudian menciptakan citra negatif terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat akan semakin skeptis dan kehilangan kepercayaan kepada polisi, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu hubungan antara masyarakat dan kepolisian, serta merusak upaya untuk menggalang dukungan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, tindakan meminta izin dari atasan, dalam hal ini Kapolsek, sebelum melaksanakan perjudian, menunjukkan adanya sistem yang korup dan kolusi di dalam tubuh kepolisian. Jika benar adanya kode aman, berarti ada pemahaman di antara angota polisi bahwa kegiatan ilegal ini diterima, bahkan didukung secara tidak langsung. Ini adalah indikator bahwa ada masalah mendasar dalam kultur organisasi yang harus diatasi, mulai dari pendidikan, pengawasan, hingga tindakan disipliner terhadap anggota. Ketiga, perlu adanya investigasi yang transparan dan independent terhadap kasus ini. Langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak berwenang adalah melakukan audit internal yang menyeluruh dalam rangka menemukan serta menghentikan praktik-praktik ilegal yang mungkin sudah menyebar. Tindakan tegas harus diambil untuk menjamin pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat, dan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Keempat, situasi ini juga memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian mengenai integritas dan etika. Kegiatan yang melembagakan nilai-nilai anti-korupsi serta memberikan pemahaman tentang dampak negatif perjudian terhadap masyarakat perlu diprioritaskan. Akhirnya, di luar tindakan internal dalam kepolisian, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik tidak etis dan ilegal. Melalui pendidikan dan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan, serta mendukung penegakan hukum yang adil. Dalam menghadapi kasus seperti ini, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan untuk memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat.