Raka mengatakan, polisi berseragam Brimob itu langsung menghampiri dan menuduhnya sebagai mahasiswa yang mengikuti aksi demo tolak RUU TNI. Berita mengenai 'Ojol Mengaku Dikeroyok Polisi yang Bubarkan Massa Demo Tolak RUU TNI' adalah sebuah situasi yang memicu banyak pertanyaan dan debat mengenai tindakan aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Konflik antara masyarakat sipil yang menyuarakan pendapatnya melalui aksi demo dan aparat keamanan sering kali berujung pada ketegangan. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan dinamika antara hak asasi manusia dan penegakan hukum. Pertama, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk melalui demonstrasi. Ini adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, dalam situasi seperti yang dilaporkan, tindakan aparat yang mengedepankan kekerasan dalam membubarkan massa sangatlah disayangkan. Sebagai pelindung masyarakat, polisi seharusnya mampu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tanpa menggunakan kekerasan fisik yang berlebihan. Kekerasan ini tidak hanya berisiko mengakibatkan luka fisik, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi polisi di mata publik. Kedua, kasus ini menyoroti pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi. Polisi perlu dilatih untuk berkomunikasi dengan demonstran, bernegosiasi, dan mencari solusi damai. Dalam situasi tegang, diplomasi dan pengertian dapat menjadi alat yang lebih efektif daripada kekuatan fisik. Hal ini juga penting untuk mencegah escalasi situasi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pernyataan dari pengemudi ojek online (ojol) yang mengaku dikeroyok menambah keprihatinan akan perlakuan terhadap individu yang mencoba meraih nafkah di tengah kericuhan. Ini menunjukkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang harus mendapat perhatian serius. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada individu korban, namun juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Penting juga untuk mengedepankan dialog antara penghayatan demokrasi dan penegakan hukum. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus mendengar suara rakyat dan mengadakan diskusi terbuka mengenai kebijakan yang telah dibuat, termasuk RUU TNI, untuk menghindari ketidakpuasan yang menyebabkan aksi demonstrasi. Jika rakyat merasa suaranya diabaikan, maka ini hanya akan memperburuk ketegangan. Di sisi lain, jurnalistik perlu meliput peristiwa seperti ini dengan adil dan objektif, menghindari sensationalisme yang dapat memperkeruh suasana. Penyampaian fakta yang akurat dan mendalam bisa membantu publik memahami situasi yang sebenarnya, dan memfasilitasi diskusi yang lebih produktif mengenai hak asasi manusia dan penegakan hukum. Secara keseluruhan, insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tindakan bijaksana dan penegakan hukum yang humanis adalah dua aspek yang perlu dipertimbangkan demi perlindungan hak asasi manusia dan terciptanya iklim sosial yang aman dan stabil. Kita perlu memastikan bahwa kekuatan hukum tidak dipakai untuk menegakkan kekuasaan, tetapi untuk melindungi hak rakyat.