Para mahasiswa menggeruduk Mapolrestabes Semarang menuntut empat peserta aksi dibebaskan, Kamis (20/3/2025). Tanggapan terhadap berita mengenai penangkapan empat peserta aksi yang menolak revisi UU TNI di Semarang harus dilihat dari berbagai perspektif, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas perbedaan pendapat, serta hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Pertama-tama, aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokratis yang diakui di banyak negara, termasuk Indonesia. Penangkapan terhadap peserta aksi dapat mengundang pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka, terutama mengenai undang-undang yang dianggap kontroversial atau berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan warga. Dalam konteks ini, tindakan kepolisian perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak dianggap sebagai upaya pengekangan kebebasan sipil. Kedua, revisi UU TNI merupakan isu yang sensitif dan dapat memicu reaksi berbagai kelompok masyarakat. Beberapa orang mungkin melihat revisi ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara, sementara yang lain mungkin mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan yang bisa memicu ketidakpuasan. Selanjutnya, tindakan aparat keamanan dalam menangani demonstrasi harus proporsional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepolisian yang baik. Penangkapan terhadap demonstran seharusnya menjadi pilihan terakhir dan hanya dilakukan jika terdapat aksi kekerasan atau pelanggaran hukum yang jelas. Jika tidak, penangkapan dapat dilihat sebagai tindakan represif yang berpotensi meningkatkan ketegangan antara masyarakat dan aparat. Tindakan represif dapat menciptakan citra negatif bagi pemerintah dan memicu lebih banyak aksi protes di masa depan. Dari sudut pandang hukum, perlu ada kejelasan mengenai landasan hukum yang mendasari penangkapan tersebut. Apakah tindakan para demonstran dianggap melanggar hukum ataukah mereka hanya menjalankan hak konstitusional mereka? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab agar masyarakat dapat memahami konteks dari kejadian tersebut. Selain itu, penting bagi lembaga-lembaga hukum untuk memastikan bahwa jika ada penangkapan dilakukan, proses hukum harus berlangsung secara transparan dan adil. Di sisi lain, media berperan penting dalam mengawal situasi ini. Laporan yang objektif dan berimbang mengenai kejadian tersebut akan membantu masyarakat memahami peristiwa yang terjadi. Juga, penyebaran informasi yang tepat dapat mencegah adanya misinformasi yang bisa memperkeruh situasi dan meningkatkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk melaporkan fakta secara akurat dan tidak berpihak. Akhirnya, situasi ini menyoroti perlunya pemerintahan dan masyarakat untuk saling mendengarkan dan berkomunikasi. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk mencegah konflik di masa mendatang. Dalam demokrasi, keberadaan perbedaan pendapat adalah hal yang umum dan sehat, dan cara terbaik untuk menangani perbedaan tersebut adalah melalui diskusi yang konstruktif dan penuh pengertian.