Penyebab 2 anggota DPRD Medan berkelahi di toilet tendang-tendangan terungkap, perkara sepele: ini harga diri! kedua pihak sudah klarifikasi. Berita mengenai perkelahian dua anggota DPRD Medan di toilet yang dipicu oleh persoalan sepele jelas mencerminkan situasi yang memprihatinkan. Dalam lembaga legislatif, seharusnya para anggotanya menjadi contoh bagi masyarakat dalam bersikap dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun, perkelahian yang terjadi menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih dalam, baik dari segi komunikasi antaranggota maupun manajemen emosi. Pertama, insiden ini mencerminkan kurangnya profesionalisme. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya mampu mendiskusikan permasalahan dengan kepala dingin dan mencari jalan keluar yang baik tanpa harus melibatkan kekerasan. Hal ini sangat penting, mengingat posisi mereka yang turut menentukan berbagai kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Jika anggota DPRD tidak mampu mengendalikan diri dalam situasi yang tampaknya sepele, bagaimana bisa mereka diharapkan untuk mengelola isu-isu besar yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat? Kedua, aspek harga diri yang dijadikan alasan untuk pertikaian ini menyoroti bagaimana ego dapat menguasai rasionalitas seseorang. Dalam dunia politik, harga diri seringkali menjadi pelindung bagi individu, tetapi terlalu banyak memberi ruang pada ego dapat berakibat fatal. Politisi harus mampu memisahkan antara masalah pribadi dan kepentingan publik. Mengutamakan harga diri di atas kewajiban sebagai wakil rakyat hanya akan merugikan masyarakat yang mereka wakili. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya membangun hubungan antaranggota DPRD yang sehat. Kerja sama dan saling menghormati antaranggota sangat penting untuk mendorong terciptanya kebijakan yang baik dan sistem pemerintahan yang efektif. Jika hubungan interpersonal tidak terjaga, maka itu akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan berpotensi memicu konflik. Dari perspektif masyarakat, kejadian ini tentunya menimbulkan kekecewaan. Masyarakat mengharapkan bahwa wakil mereka di DPRD dapat menjadi panutan yang membawa aspirasi dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang konstruktif. Saat mereka melihat contoh perilaku yang negatif, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan saling mengikis kepercayaan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Dalam rangka memperbaiki citra dan kinerja DPRD, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap anggota legislatif mengenai manajemen konflik dan etika dalam berpolitik. Ini bukan hanya soal bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi juga bagaimana menjadikan perbedaan tersebut sebagai kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Secara keseluruhan, peristiwa ini seharusnya menjadi penyadaran bagi semua pihak bahwa tindakan yang tidak profesional dapat memiliki konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar sebuah perkelahian. Ini juga merupakan kesempatan bagi DPRD untuk merefleksikan dan meningkatkan sistem internal serta membangun budaya kerja yang lebih positif. Hanya dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dapat dipulihkan dan dipertahankan.