“Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih dominan berasal dari dana transfer,” tambahnya. Berita mengenai Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, yang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, serta pengakuan bahwa sumber pendapatan utama daerah masih berasal dari dana transfer, mencerminkan kondisi yang cukup kompleks dalam pemerintahan lokal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi dari ketergantungan tersebut terhadap pembangunan dan kemandirian finansial daerah. Sumber pendapatan dari dana transfer, yang umumnya merupakan dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, memang menjadi tumpuan utama bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah, termasuk Pasuruan, masih dalam tahap pengembangan kapasitas untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pendapatan baru, seperti pajak daerah dan retribusi. Lebih jauh, pengakuan Mas Rusdi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Jika daerah tidak mampu meningkatkan PAD, maka ke depannya akan sulit untuk membiayai berbagai program pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang lebih terencana untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, seperti pengembangan potensi sektor pariwisata, pertanian, dan industri lokal. Di sisi lain, pemanfaatan dana transfer yang efektif dan efisien sangat penting. Dengan menggunakan dana tersebut untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang nyata. Misalnya, investasi dalam infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas agar masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil. Tindak lanjut dari LKPJ yang disampaikan juga perlu diperhatikan. Ini bukan hanya tentang penciptaan laporan, tetapi tentang implementasi nyata dari program-program yang telah direncanakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini, baik dalam perencanaan maupun pelaporan, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Di era di mana transparansi dan akuntabilitas publik semakin diperhatikan, Bupati Pasuruan harus memastikan bahwa laporan yang disampaikan tidak hanya memenuhi formalitas, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang ada, sehingga daerah dapat belajar dari pengalaman dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Akhirnya, tantangan yang dihadapi oleh Bupati Pasuruan dan jajaran pemerintah daerah adalah untuk mencari keseimbangan antara memanfaatkan dana transfer dan mengembangkan sumber pendapatan asli yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terpadu dan inovatif, diharapkan Pasuruan dapat menjadi daerah yang mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.