Warga Desa Munggu, Ponorogo, viral menyeberangkan keranda jenazah menggunakan bambu setelah jembatan ambrol. Proses dramatis ini jadi sorotan publik. Berita tentang perjuangan warga Ponorogo yang harus menyeberangkan jenazah karena jembatan yang rusak sangat mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam situasi darurat. Kasus ini menunjukkan bagaimana infrastruktur yang tidak memadai dapat memengaruhi aksesibilitas dan keselamatan masyarakat, terutama dalam situasi yang sangat sensitif seperti pengurusan jenazah. Pertama-tama, berita ini menyoroti pentingnya infrastruktur yang layak dan aman untuk mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peristiwa yang melibatkan kematian. Jembatan yang rusak bukan hanya menjadi hambatan fisik, tetapi juga simbol dari ketidakmampuan sistem untuk memberikan layanan yang memadai kepada warganya. Dalam konteks ini, setiap detik berharga, terutama ketika seseorang telah meninggal, karena keluarga dan orang-orang terdekat ingin segera melakukan prosesi pemakaman dengan penuh penghormatan. Kedua, tindakan warga yang saling membantu dalam menyeberangkan jenazah menunjukkan solidaritas dan kekuatan komunitas yang patut diapresiasi. Di saat-saat sulit, mereka menunjukkan semangat gotong royong, yang merupakan nilai tradisional Indonesia yang masih sangat relevan hingga saat ini. Namun, hal ini juga menggarisbawahi bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu terpaksa melakukan hal-hal ekstrim hanya karena ketidakmampuan infrastruktur pemerintah. Selanjutnya, berita ini bisa menjadi pengingat bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan dalam memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses sulit. Pengabaian terhadap kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak hanya merugikan satu individu atau satu keluarga, tetapi dapat berdampak luas pada seluruh komunitas. Negara seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi warganya. Kurangnya perhatian terhadap masalah infrastruktur juga menciptakan kesenjangan dalam pelayanan publik. Di daerah pedesaan atau terpencil, kondisi seperti ini sering kali lebih mencolok. Pemerintah daerah, dalam hal ini, perlu lebih peka dan responsif dalam mengidentifikasi permasalahan prioritas, termasuk risiko bencana dan aksesibilitas. Pendekatan proaktif akan sangat membantu dalam menangani masalah sejak dini, sebelum menjadi krisis yang lebih dalam. Akhirnya, peristiwa ini harus menjadi motivasi bagi seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Dengan bersama-sama, kita bisa mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Semua pihak perlu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tidak peduli di mana mereka tinggal, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang memadai. Secara keseluruhan, berita ini membawa banyak pelajaran berharga dan harus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk berbenah dan memperhatikan infrastruktur yang mendasar bagi kehidupan masyarakat. Kita harus berupaya untuk tidak hanya membangun fisik infrastruktur, tetapi juga membangun sistem yang mendukung dan melindungi hak-hak setiap individu dalam menjalani kehidupannya secara layak.