DR, mantan anggota DPRD Majalengka, ditangkap karena kasus narkoba. Ia mengaku sudah lama menggunakan sabu. Penyelidikan masih berlanjut. Berita mengenai mantan wakil rakyat di Majalengka yang kini mendekam di penjara tentu menjadi perhatian banyak pihak. Kasus seperti ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam dunia politik, terutama di tingkat lokal. Fenomena ini bukan hanya sekadar tentang individu, tetapi lebih luas lagi mengenai sistem dan integritas lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan pengemban aspirasi masyarakat. Salah satu poin utama yang perlu disoroti adalah terkait dengan integritas dan akuntabilitas para pejabat publik. Ketika seseorang yang pernah dipercaya oleh rakyat terlibat dalam masalah hukum, hal itu dapat merusak citra lembaga yang ia wakili. Kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat bisa berkurang, dan ini berdampak pada partisipasi politik serta legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Ketika pejabat publik berperilaku tidak sesuai harapan, masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan untuk terlibat dalam proses politik. Lebih jauh lagi, kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan dan pengawasan terhadap pejabat publik. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi tindakan dan keputusan wakil rakyat mereka. Selain itu, lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh wakil rakyat sesuai dengan kepentingan publik dan tidak mengarah pada korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab para wakil rakyat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat harus mampu menuntut pertanggungjawaban dari wakil mereka. Jika masyarakat aktif berpartisipasi dan menuntut transparansi dari proses legislatif, maka akan terdapat peluang lebih besar untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan yang sama terulang di masa depan. Di sisi lain, kasus ini juga bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi calon wakil rakyat di masa depan. Sebagai individu yang akan memimpin dan membuat kebijakan, mereka harus mematuhi norma etika dan hukum yang berlaku. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka bisa menjadi pendorong bagi para pemimpin untuk membawa perubahan yang positif dan jauh dari praktik korupsi. Akhirnya, perlu adanya dialog yang konstruktif di masyarakat mengenai isu-isu semacam ini. Diskusi publik mengenai kinerja wakil rakyat, peraturan yang berlaku, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka, akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan mungkin bisa menghasilkan solusi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah tersebut. Ke depannya, harapan kita adalah agar kasus serupa dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat dapat dipulihkan.