Polisi melepaskan empat peserta aksi demonstrasi penolakan revisi UU TNI di Kota Semarang, Kamis (20/3/2025). Berita mengenai empat peserta aksi revisi UU TNI yang dilepaskan oleh polisi setelah diperiksa berjam-jam tanpa kejelasan menyoroti beberapa isu penting dalam konteks kebebasan berdemonstrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi dan merupakan salah satu cara bagi rakyat untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasi mereka. Dalam kasus ini, tindakan polisi yang menahan dan memeriksa peserta aksi tanpa kejelasan menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap hak-hak individual dan kebebasan sipil. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi seperti ini, tindakan aparat keamanan harus seimbang antara menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak individu. Proses pemeriksaan yang berlangsung berjam-jam tanpa kejelasan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika hal tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Penahanan yang tidak transparan dan tidak sesuai prosedur berpotensi menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dari perspektif hukum, setiap individu yang ditahan memiliki hak untuk memahami alasan penahanan mereka dan mendapatkan akses terhadap pendampingan hukum. Jika aparat kepolisian gagal memberikan kejelasan mengenai tuduhan atau dasar penahanan, maka hal ini dapat berisiko melanggar prinsip keadilan. Perlunya pelaksanaan hukum yang adil dan transparan menjadi semakin penting, terutama dalam kasus di mana warga negara hanya berusaha untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai isu-isu yang dianggap krusial. Di sisi lain, kebebasan untuk berdemonstrasi juga menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk adanya narasi bahwa aksi-aksi tersebut bisa mengganggu ketertiban umum. Namun, penyampaian pendapat di ruang publik seharusnya dapat dilakukan tanpa rasa takut akan reperkusi. Penegakan hukum yang adil dan humanis harus menjadi prioritas agar masyarakat merasa terlindungi ketika menyuarakan pandangan atau kritik terhadap kebijakan publik. Akhirnya, situasi ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi, dan oleh karena itu, upaya-upaya untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyuarakan pendapat patut dicermati. Dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyampaian aspirasi rakyat, sambil tetap menjaga ketertiban dan keamanan nasional.