Sejumlah pekerja di Sukabumi di-PHK mendadak menjelang Lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Disnaker menerima laporan dan akan mediasi dengan perusahaan. Berita tentang modus pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang Lebaran untuk menghindari kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Praktik semacam ini tidak hanya mencerminkan perilaku tidak etis dari perusahaan, tetapi juga menunjukkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja, terutama di momen-momen penting seperti hari raya ketika banyak orang bergantung pada tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pertama-tama, munculnya laporan mengenai PHK menjelang Lebaran menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak-hak pekerja. THR merupakan hak yang seharusnya diterima oleh seluruh pekerja di Indonesia, sebagai bentuk penghargaan dan dukungan dari perusahaan atas kontribusi mereka. Dengan adanya PHK di waktu-waktu kritis seperti menjelang Lebaran, perusahaan tidak hanya menghindar dari tanggung jawab finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan kecemasan bagi para pekerjanya. Seharusnya, manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kestabilan pekerjaan dan memberikan perlindungan kepada karyawan, terutama di masa-masa yang krusial. Kedua, dampak dari PHK menjelang Lebaran tidak hanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal dan sosial. Ketika banyak pekerja yang di-PHK, daya beli masyarakat akan menurun dan ini mempengaruhi perekonomian setempat. Dalam konteks Lebaran yang biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat, hal ini dapat menyebabkan efek domino yang merugikan banyak pihak. Stigma negatif juga akan muncul terhadap perusahaan yang melakukan PHK dengan alasan yang tidak jelas atau tidak berkeadilan, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan perlu diambil untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang merugikan ini tidak terjadi di masa mendatang. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tentang THR dan hak-hak pekerja. Perlunya adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak, serta meminta pertanggungjawaban mereka terhadap nasib karyawan yang di-PHK. Selain itu, edukasi mengenai hak-hak pekerja juga perlu ditingkatkan agar para pekerja lebih memahami dan berani mempertahankan hak-hak mereka. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Momen Lebaran seharusnya menjadi waktu untuk merayakan kebersamaan dan memberikan penghargaan kepada pekerja, bukan untuk mengeksploitasi situasi dan menghindari tanggung jawab. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, diharapkan hal-hal seperti ini tidak akan terulang di masa mendatang, demi kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri.