Mahasiswa di Semarang mengaku dipukul dan diinjak polisi saat demo tolak RUU TNI. Dosen dan LBH kecam tindakan represif aparat. Berita mengenai pengakuan mahasiswa yang diinjak polisi saat aksi tolak RUU TNI di Semarang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Aksi unjuk rasa merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, terutama ketika menyangkut isu-isu yang berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, RUU TNI menjadi sorotan karena bisa berdampak luas pada masyarakat, dan wajar jika mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat merasa perlu untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, tindakan aparat keamanan, dalam hal ini polisi, yang dilaporkan melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pihak kepolisian terhadap demonstran tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengkhianati tugas mereka untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk mengevaluasi pendekatan penegakan hukum dan sikap terhadap kritik dari masyarakat sipil. Kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi yang baik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Dalam demokrasi yang sehat, dialog dan diskusi seharusnya menjadi metode utama dalam menyelesaikan ketidakpuasan atau perbedaan pendapat. Jika masyarakat merasa bahwa suaranya tidak didengar, hal tersebut dapat memicu ketegangan dan krisis kepercayaan terhadap institusi. Pengakuan mahasiswa ini tidak hanya terkait dengan kasus individu, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika yang lebih besar dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Di sisi lain, insiden seperti ini harus menjadi peringatan bagi mahasiswa dan aktivis untuk tetap waspada dan mempertimbangkan strategi unjuk rasa yang lebih aman dan efektif. Kesadaran akan potensi intimidasi atau kekerasan dari pihak keamanan adalah bagian penting dalam merencanakan aksi. Selain itu, penting bagi mahasiswa dan organisasi mereka untuk membangun aliansi dengan berbagai lapisan masyarakat sebagai dukungan kolektif dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Akhirnya, kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang reformasi sektor keamanan dan perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi. Memastikan bahwa mereka memahami hak-hak masyarakat dan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang menghormati kebebasan berekspresi adalah langkah yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang mengubah tindakan saat ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih inklusif dan demokratis bagi semua warga negara.