Inilah sosok Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar yang menyebut ada dugaan aliran uang judi sabung ayam. Berita mengenai 'Sosok Kolonel Eko Syah Putra Bongkar Bagi-bagi Uang Judi Sabung Ayam Oknum TNI dan Polisi Way Kanan' mencuatkan sejumlah isu yang penting terkait integritas institusi, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, tindakan Kolonel Eko Syah Putra dalam mengungkap praktik yang melibatkan oknum TNI dan polisi jelas mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik korupsi. Tindakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah untuk membersihkan institusi terkait dari perilaku yang merugikan citra dan kepercayaan publik. Namun, di sisi lain, masalah ini menunjukkan bahwa masih ada oknum dalam institusi penegak hukum yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Judi sabung ayam bukan hanya menjadi masalah sosial yang berpotensi merusak norma dan nilai budaya, tetapi juga mendorong berkembangnya berbagai bentuk kejahatan lainnya. Ketika aparat negara terlibat, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bisa menurun, mengakibatkan dampak negatif pada stabilitas sosial dan hukum. Lebih jauh, pengungkapan ini menuntut perhatian mengenai sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang ada di dalam institusi TNI dan polisi. Perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah kolusi antara aparat penegak hukum dan praktik ilegal. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga moralitas dan integritas lembaga, tetapi juga agar masyarakat merasa aman dan terjamin dari praktik-praktik yang merusak. Dari perspektif hukum, kalangan penegak hukum yang terlibat dalam judi sabung ayam seharusnya diusut secara tuntas dan tegas. Tindakan semacam ini harus disikapi dengan serius untuk memberikan efek jera. Jika tidak, akan ada pesan yang salah bahwa pelanggaran hukum bisa diabaikan ketika pelakunya adalah oknum dari institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Selain itu, isu ini juga mencerminkan bagaimana praktik judi sabung ayam bisa menjadi bagian dari budaya yang harus diwaspadai. Budaya judi yang diwariskan dari generasi ke generasi sering kali sulit dihilangkan. Oleh karena itu, kampanye pendidikan dan penyuluhan mengenai dampak negatif judi harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada anggota TNI dan polisi. Dalam jangka panjang, solusi untuk masalah ini tidak hanya terletak pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada perbaikan sistemik di dalam institusi terkait. Membangun lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan. Semua ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, institusi penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik ilegal. Akhirnya, kasus ini bisa menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam institusi penegakan hukum di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan polisi dapat pulih, sehingga institusi ini dapat berfungsi dengan efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi warga.