Revisi UU TNI baru saja disahkan pemerintah dan DPR RI dimana salah satunya terkait tidak ada perubahan soal prajurit aktif yang dilarang berbisnis. Berita mengenai pernyataan Panglima TNI terkait pelarangan prajurit berbisnis, terutama dalam konteks kesejahteraan, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi militer dalam menjawab kebutuhan ekonomi anggotanya. Pasalnya, banyak prajurit yang berjuang untuk mencapai kesejahteraan finansial dalam skala hidup yang minim, dan sering kali terpaksa mencari sumber pendapatan tambahan di luar tugas militer mereka. Pelarangan berbisnis bagi prajurit TNI bukan hanya sekedar regulasi, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan nilai-nilai yang dianut oleh institusi tersebut. Satu sisi dari pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan adanya contoh seperti "ojek" menggambarkan bahwa ada anggapan bahwa prajurit seharusnya fokus pada tugas utama mereka sebagai aparat pertahanan dan tidak terlibat dalam bisnis. Namun, ada juga aspek yang perlu dipahami bahwa dalam konteks kehidupan sehari-hari, tantangan ekonomi dapat membuat keterlibatan dalam bisnis tertentu menjadi pilihan yang rasional bagi prajurit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan kata lain, kebutuhan dasar dan kesejahteraan prajurit patut mendapatkan perhatian lebih serius dari institusi, sehingga mereka tidak merasa terbebani untuk mencari nafkah dengan cara-cara yang mungkin dianggap melanggar ketentuan. Di sisi lain, perlu ada dialog yang lebih terbuka tentang bagaimana kesejahteraan prajurit dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan disiplin dan integritas institusi. TNI dan pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menyediakan gaji yang cukup untuk prajurit, tetapi juga memberikan peluang untuk pengembangan keahlian dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program yang sah dan teratur. Hal ini penting agar prajurit dapat fokus pada tugas utama mereka tanpa harus merasa terdesak untuk berbisnis secara informal. Kebijakan yang jelas dan bijak dapat menciptakan lingkungan di mana prajurit merasa dihargai dan didukung. Jika kesejahteraan mereka terjamin, kemungkinan besar mereka akan lebih profesional dan fokus dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi perlu ditangani dengan pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara tuntutan tugas dan kebutuhan hidup prajurit. Dialog yang konstruktif, transparan, dan berbasis solusi harus menjadi kunci untuk menemukan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, sangat penting bagi TNI untuk merumuskan kebijakan yang bukan hanya sekadar melarang, tetapi juga menyediakan alternatif yang konkret. Misalnya, pelatihan kewirausahaan bagi prajurit yang memiliki minat berbisnis. Dengan demikian, mereka bisa belajar mengelola bisnis dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan kode etik militer, sembari tetap meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan semacam ini tidak hanya akan membantu individu prajurit, tetapi juga mengarah pada pembentukan citra positif bagi institusi militer di mata masyarakat. Sebagai kesimpulan, pernyataan Panglima TNI adalah titik awal yang baik untuk membahas isu kesejahteraan prajurit secara lebih mendalam. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan TNI dapat menemukan solusi yang bijaksana dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memastikan bahwa mereka dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab utama mereka tanpa mengorbankan kehidupan pribadi mereka.