AKBP Sulastri merupakan Kapolres Buru menggantikan menggantikan AKBP Nur Rahman sesuai telegram Kapolri nomor ST/171/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 Berita mengenai AKBP Sulastri, Kapolres Buru, yang dilaporkan memiliki kekayaan yang naik 400 persen dalam waktu 20 bulan tentunya memicu banyak pertanyaan dan perhatian dari publik. Kenaikan kekayaan yang drastis dalam waktu singkat dapat menimbulkan kecurigaan tentang sumber dana yang masuk, apalagi jika mengingat posisi jabatan yang diemban. Sebagai pejabat publik, transparansi dalam hal keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah aspek akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana seorang pejabat publik bisa mengalami lonjakan kekayaan yang signifikan. Jika sumber kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara transparan, maka akan muncul keraguan dan dugaan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga bisa berdampak negatif pada citra kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan integritas. Selanjutnya, berita ini menggugah kesadaran akan pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kekayaan pejabat publik. Institusi yang berwenang perlu melakukan audit dan investigasi menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, penerapan peraturan yang lebih transparan mengenai laporan harta kekayaan pejabat publik perlu diperkuat agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan di masa depan. Di sisi lain, berita ini juga membuka percakapan tentang gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota kepolisian. Apakah gaji yang diterima sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diemban? Kenaikan kompensasi mungkin diperlukan agar dapat menarik orang-orang berkualitas dan berintegritas untuk bergabung di institusi ini. Namun, kenaikan gaji harus dipastikan tidak bersifat diskriminatif dan harus sejalan dengan kinerja serta hasil yang dicapai. Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum secara keseluruhan. Di tengah masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dialami banyak negara, kasus seperti ini bisa memperburuk persepsi rakyat terhadap institusi. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk menangani masalah ini dengan serius. Mereka harus menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik yang tidak etis mendapatkan sanksi yang sesuai. Akhirnya, berita ini menjadi pengingat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat publik. Publik harus berani mengangkat suara dan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dianggap tidak sesuai. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan sistem pengawasan yang solid, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas dalam jajaran pemerintah dan kepolisian.