Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Berita mengenai komitmen Bupati Kotabaru untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bebas korupsi melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan langkah yang sangat positif. Korupsi adalah salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pejabat publik, seperti bupati, menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi, hal ini mencerminkan keseriusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Partisipasi dalam Rakor KPK juga menunjukkan bahwa Bupati Kotabaru mengikuti perkembangan dan strategi terkini dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini tentunya memiliki berbagai program dan inisiatif yang dapat diadopsi oleh pemerintahan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis pada teori, tetapi juga realisasinya di lapangan dapat terukur dan efektif. Keberanian untuk mengambil langkah dalam pencegahan korupsi membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari internal pemerintah hingga masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Bupati Kotabaru tidak hanya untuk menyampaikan komitmennya, tetapi juga memastikan bahwa ada tindakan nyata yang diambil setelah rakor. Misalnya, dengan membentuk sistem pengawasan yang ketat, membuka akses informasi publik, dan menciptakan saluran pengaduan untuk masyarakat. Di sisi lain, ketulusan dalam memberantas korupsi harus dilandasi oleh perubahan kultur dalam pejabat negeri. Sosialisasi dan pendidikan tentang antikorupsi bagi seluruh aparatur pemerintahan menjadi langkah yang sangat vital agar semua level dapat memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Tanpa adanya fondasi kultur yang kuat yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, upaya tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Selain itu, berita ini juga bisa menjadi momentum bagi daerah lain untuk mengintrospeksi diri terkait upaya pencegahan korupsi. Seringkali, daerah tertinggal dalam perbaikan tata kelola pemerintahan karena kurangnya perhatian terhadap isu-isu korupsi. Dengan Bupati Kotabaru sebagai contoh, diharapkan lebih banyak kepala daerah yang termotivasi untuk mengikuti jejak ini demi kebaikan masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik. Kesimpulannya, komitmen Bupati Kotabaru dalam mengatasi korupsi melalui partisipasi di Rakor KPK adalah langkah yang penuh harapan. Harapannya, segala upaya dan inisiatif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Tentu saja, keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan bebas korupsi bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sebuah proses yang membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari semua disiplin.