Puncaknya, pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dwifungsi ABRI dihapus dengan cara mereformasi TNI. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, adalah sosok yang tidak hanya dikenal sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh agama dan pemimpin yang visioner. Dalam konteks berita mengenai penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Gus Dur memainkan peran yang sangat signifikan dalam menegaskan pentingnya pemisahan antara kekuasaan sipil dan militer di Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah berani yang mencerminkan komitmennya terhadap demokrasi dan reformasi sistem pemerintahan. Penghapusan dwifungsi ABRI juga mencerminkan upaya Gus Dur untuk mendemokratisasi Indonesia pasca-Orde Baru. Sebelumnya, selama era Orde Baru, militer memiliki peran yang sangat dominan dalam politik dan kehidupan masyarakat. Dengan menghilangkan doktrin dwifungsi ini, Gus Dur berusaha untuk membangun negara yang lebih transparan dan akuntabel, di mana kekuasaan sipil bisa menjalankan fungsinya tanpa intervensi militer. Tindakan ini tentu tidak tanpa tantangan. Gus Dur harus menghadapi berbagai tekanan baik dari kalangan militer maupun politisi yang berusaha mempertahankan status quo. Namun, keberaniannya untuk melangkah maju menunjukkan keteguhan prinsipnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan hak asasi manusia. Gus Dur menyadari bahwa sebuah demokrasi yang sehat memerlukan pemisahan yang jelas antara kekuasaan militer dan sipil, sehingga militer tidak lagi dijadikan alat untuk mengendalikan politik. Selain itu, penghapusan dwifungsi ABRI juga membawa dampak positif terhadap perkembangan masyarakat sipil. Dengan berkurangnya pengaruh militer dalam politik, ruang bagi partisipasi masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan suara-suara kritis semakin terbuka. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai inisiatif dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah. Dari perspektif sosial, Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang mengadvokasi pluralisme dan toleransi. Keputusan untuk menghapus dwifungsi ABRI juga sejalan dengan pemikirannya tentang pentingnya menghormati perbedaan dan melindungi hak-hak semua komponen masyarakat. Ia percaya bahwa kekuatan suatu bangsa terletak pada keragamannya dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Secara keseluruhan, langkah Abdurrahman Wahid dalam menghapus dwifungsi ABRI adalah salah satu warisan penting yang masih relevan hingga kini. Ini mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Gus Dur berhasil menunjukkan bahwa perubahan yang berani dan visioner dapat membawa dampak positif bagi bangsa. Dalam konteks saat ini, masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari kepemimpinan Gus Dur. Tantangan untuk memperkuat demokrasi dan memastikan pemisahan kekuatan militer dan sipil masih terus dihadapi, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain di dunia. Gus Dur mengingatkan kita bahwa pilar-pilar demokrasi perlu terus diperjuangkan dan dijaga agar tidak tergerus oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Warisan pemikiran dan tindakan Gus Dur harus terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kemajuan bangsa.