Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyayangkan aksi massa Aliansi Jogja Memanggil di Gedung DPRD DIY, kemarin. Ini kata Sultan. Berita tentang Sultan HB X yang menyayangkan perusakan selama aksi penolakan UU TNI di DPRD mencerminkan berbagai aspek penting dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia. Pertama-tama, perhatian Sultan terhadap situasi ini menunjukkan kepedulian terhadap kestabilan sosial dan keamanan masyarakat. Aksi unjuk rasa adalah salah satu bentuk hak berekspresi yang fundamental dalam suatu demokrasi, tetapi apabila diwarnai dengan tindakan anarkis, hal itu bisa memengaruhi citra gerakan protes dan menggagalkan pesan yang hendak disampaikan. Perusakan yang terjadi selama aksi tersebut tentu sangat disayangkan, karena bisa mengalihkan fokus dari isu utama yang hendak diangkat oleh para demonstran. UU TNI, yang menjadi pokok bahasan dalam aksi tersebut, adalah isu yang penting dan krusial bagi banyak orang. Ketidakpuasan publik terhadap undang-undang tersebut, kemungkinan besar, berasal dari kekhawatiran akan konsekuensi yang dihasilkan bagi masyarakat sipil. Namun, jika aksi penolakan menjadi ajang untuk merusak fasilitas publik atau menyerang pihak lain, maka suara yang ingin didengar akan menjadi tenggelam dalam kebisingan tindakan destruktif. Selanjutnya, penting untuk mengajak semua pihak—baik demonstran, pemerintah, dan institusi terkait—untuk mengedepankan dialog sebagai solusi. Meskipun aksi protes adalah hal yang sah, dialog yang konstruktif akan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ketimbang kekerasan. Dialog bisa membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan saling mendengarkan, potensi terjadinya miskomunikasi dan ketegangan bisa diminimalkan. Tentu saja, perusakan juga menjadi indikator bahwa ada faktor lain yang harus ditelusuri lebih dalam. Mengapa aksi tersebut diwarnai oleh perilaku anarkis? Apakah ada provokator di lapangan? Atau mungkin ada ketidakpuasan yang mendalam dari masyarakat yang tidak terakomodasi oleh jalur formal? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar situasi serupa tidak terulang di masa depan. Ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pendekatan mereka dalam menghadapi protes dan kritik dari rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, situasi ini dapat menjadi pelajaran untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, hak berekspresi, dan penghormatan terhadap institusi publik. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi mereka bisa menjadi langkah preventif yang efektif. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dengan akurat dan berimbang, agar publik mendapatkan perspektif yang jelas mengenai situasi yang dihadapi. Akhirnya, sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen pada toleransi dan pemahaman, kita harus belajar dari peristiwa ini untuk memanfaatkan ruang dialog yang ada, sehingga setiap aspirasi dan keprihatinan dapat disampaikan dengan cara yang damai dan konstruktif. Ini adalah langkah menuju masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif, di mana setiap suara didengarkan dan dihargai tanpa harus menimbulkan kerusakan.