Aksi unjuk rasa menolak revisi UU TNI di depan Gedung DPRD Kalsel semakin memanas. demonstran dengan lantang menyuarakan keresahan mahasiswa Berita mengenai mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengecam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menunjukkan adanya kepekaan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap dinamika politik dan hukum di Indonesia. Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan bagian dari bentuk partisipasi aktif mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyuarakan pendapat dan merasa berhak untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu poin penting yang diangkat dalam demonstrasi ini adalah kekhawatiran akan munculnya 'benih dwifungsi' dalam struktur TNI. Istilah ini merujuk pada peran ganda yang bisa diambil oleh tentara—baik dalam aspek pertahanan negara maupun dalam ranah sipil, yang seharusnya menjadi domain sipil. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa adanya campur tangan TNI dalam politik sipil dapat mengancam demokrasi dan penguatan lembaga-lembaga sipil. Oleh karena itu, kekhawatiran mahasiswa adalah sesuatu yang patut dicermati dan direspons serius oleh pihak berwenang. Revisi UU TNI ini dianggap dapat memperlemah batasan antara militer dan sipil. Jika militer semakin berperan dalam urusan sipil, maka akan ada potensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan kualitas kehidupan demokrasi. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga tatanan demokrasi serta memastikan bahwa kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan. Suara kritis mereka juga menjadi cermin bagi masyarakat untuk tetap peka terhadap segala perubahan yang mungkin berdampak luas. Pentingnya advokasi yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa mereka sadar akan tanggung jawab sosial dan politik. Dalam era digital dan globalisasi ini, mahasiswa seharusnya memiliki akses informasi yang luas dan dapat menganalisis isu-isu sosial secara kritis. Demonstrasi bukanlah sekadar aksi, melainkan juga merupakan bentuk pendidikan politik bagi diri mereka dan masyarakat luas. Melalui keterlibatan aktif, mereka belajar bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka serta kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah dan pihak legislatif juga perlu mendengarkan suara mahasiswa. Masyarakat yang kritis dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik merupakan indikator sehatnya demokrasi. Dialog antara pemerintah dan mahasiswa seharusnya dibangun untuk memastikan bahwa revisi UU TNI ini tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Sebuah kompromi bisa dicapai jika ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Dengan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk membangun negara yang lebih baik. Penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam revisi UU TNI. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, melainkan juga untuk masa depan bangsa yang lebih adil dan demokratis.