Terungkap isi percakapan Kapolsek Negara Batin dan Peltu Lubis sebelum judi sabung ayam. Berita tentang percakapan antara Kapolsek dan Peltu Lubis mengenai perizinan sabung ayam mengungkapkan beberapa aspek penting dalam konteks penegakan hukum dan kewijakan publik. Dalam pencarian keseimbangan antara tradisi lokal dan regulasi yang ada, kasus ini mencerminkan kerumitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi praktik-praktik yang mungkin sudah mengakar dalam masyarakat. Pertama, perlu dicatat bahwa sabung ayam adalah praktik yang memiliki sejarah panjang di beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat seringkali menganggapnya sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Namun, praktik ini seringkali berseberangan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hewan dan perjudian ilegal. Dalam konteks ini, perbincangan antara Kapolsek dan Peltu Lubis mencerminkan dilema yang dihadapi oleh penegak hukum: apakah mereka harus melindungi tradisi tersebut atau menegakkan hukum yang ada. Selanjutnya, isu perizinan menjadi poin kunci dalam percakapan tersebut. Terdapat kesan bahwa ada pengaturan yang tidak transparan dan potensi kolusi antara aparat dengan pihak yang menjalankan praktik sabung ayam. Hal ini menunjukkan perlunya adanya reformasi dalam sistem perizinan, di mana setiap aktivitas yang memiliki potensi merugikan masyarakat harus diawasi dengan ketat. Kejelasan dan transparansi dalam pengaturan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas aparat penegak hukum. Selain itu, dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, tanggung jawab Kapolsek dan aparat keamanan lainnya sangat besar. Mereka seharusnya menjunjung tinggi fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat dengan mengedepankan hukum yang ada. Jika tidak, akan muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat perlu yakin bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak ada praktik favoritisme yang melulu menguntungkan pihak tertentu saja. Ke depan, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil pendekatan yang lebih inklusif dalam menyelesaikan masalah ini. Dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Misalnya, jika sabung ayam tidak dapat dihindari sebagai bagian dari budaya lokal, mungkin perlu ada peninjauan dan penyesuaian terhadap regulasi untuk mengakomodasi aspek budaya tersebut dengan tetap menjaga aspek hukum dan etika. Melihat dari berbagai sudut pandang, penting bagi semua pihak untuk saling memahami dan mencari win-win solution. Penegakan hukum tidak hanya harus berorientasi pada hukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan pengaturan yang lebih baik dapat tercipta dan praktik-praktik yang dirasa merugikan dapat diatasi dengan cara yang lebih bijaksana.