Ratusan mahasiswa dan masyarakat Bandung Raya berunjuk rasa tolak UU TNI di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025) sore. Berita dengan judul "Jika TNI Sudah Masuk ke Lembaga, Bagaimana Nasib Rakyat Ini?" mencerminkan kekhawatiran yang luas di masyarakat terkait peran TNI dalam arena sipil dan pemerintahan. Ketika institusi militer masuk ke dalam lembaga-lembaga sipil, terdapat asumsi bahwa pendekatan keamanan akan mendominasi kebijakan, yang berpotensi mengabaikan kepentingan demokrasi dan hak asasi manusia. Masuknya TNI ke dalam ranah sipil dapat menimbulkan keraguan pada proses demokratis dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan sipil. Satu hal yang patut dicermati adalah potensi terjadinya militarisasi dalam pengambilan keputusan. Ketika TNI diberi peran lebih dalam lembaga pemerintahan, ada risiko bahwa perspektif keamanan dapat mengesampingkan aspek-aspek lain seperti pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat mungkin merasa terpinggirkan, terutama jika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan suara rakyat. Maka, penting bagi pemerintah dan para pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya, peran TNI yang lebih besar dalam pemerintahan dapat menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan warga negara. Dalam sejarah, peran militer dalam pemerintahan sering kali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pengekangan kebebasan sipil. Oleh karena itu, masyarakat berhak merasa cemas mengenai masa depan mereka jika TNI terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan administratif. Rakyat perlu diyakinkan bahwa lembaga-lembaga pemerintah yang ada tetap berfungsi sebagai perwakilan suara mereka, bukan sebagai alat untuk mendukung agenda militer. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa keterlibatan TNI dalam lembaga pemerintahan bisa membawa dampak positif, terutama dalam situasi darurat atau ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam hal ini, TNI bisa berkontribusi dengan memberikan perspektif strategis dan pengalaman dalam pengelolaan krisis. Meski demikian, pendekatan ini harus sangat hati-hati dan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif jangka panjang, sangat penting bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Kesadaran dan keterlibatan rakyat menjadi kunci untuk memastikan bahwa keamanan tetap selaras dengan pembangunan sosial yang inklusif. Pendidikan politik, advokasi, dan dialog antara masyarakat dan pejabat publik harus terus didorong untuk menciptakan iklim yang sehat bagi demokrasi. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan dinamika yang sangat kompleks antara keamanan, kekuatan militer, dan hak-hak sipil dalam suatu negara. Masyarakat perlu kritis dan aktif dalam memantau situasi ini sekaligus memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Dalam konteks itulah, penting bagi semua pihak—baik pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil—untuk menjalin komunikasi yang baik guna mencapai tujuan bersama dalam membangun negara yang aman, sejahtera, dan demokratis.