Dalam sepuluh aduan itu, dipastikan tidak ada aduan dari mantan Karyawan PT Sritex, yang beberapa waktu dinyatakan pailit. Berita mengenai Pemkot Solo yang menerima 10 aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran untuk tahun 2025 mencerminkan perhatian masyarakat terhadap hak-hak pekerja menjelang hari raya. THR merupakan salah satu aspek penting yang sangat dinanti oleh para pekerja, mengingat sifatnya yang mendukung kebutuhan finansial mereka saat merayakan Lebaran bersama keluarga. Dalam konteks ini, aduan yang diterima oleh Pemkot Solo menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat dari para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mendapatkan THR tepat waktu adalah hal yang fundamental dalam hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Jika terdapat keterlambatan atau masalah dalam pencairan THR, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, aduan yang disampaikan oleh pekerja seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tentang THR sudah ada, realisasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, jumlah aduan yang masih tergolong sedikit, yaitu 10, menunjukkan bahwa meskipun terdapat masalah, kebanyakan perusahaan mungkin telah mematuhi aturan dan memberikan THR sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pengusaha berjalan dengan baik, dan upaya sosialisasi mengenai pentingnya memberikan hak THR kepada pekerja telah dilaksanakan. Namun, penting untuk tidak meremehkan setiap aduan yang masuk. Setiap aduan mewakili satu suara dari pekerja yang mungkin menjadi gambaran yang lebih besar tentang masalah yang mungkin tidak terlihat. Oleh karena itu, penting bagi Pemkot Solo untuk menindaklanjuti setiap aduan tersebut secara serius dan memastikan agar permasalahan terkait THR dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tindakan responsif dari pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan pekerja kepada pemerintah dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik. Lebih lanjut, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. Selain memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada pekerja dan pengusaha mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing. Tujuannya adalah agar semua pihak memiliki pemahaman yang jelas, sehingga aduan serupa dapat diminimalisasi di masa depan. Dengan demikian, keberadaan aduan mengenai THR ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Langkah-langkah ke depan perlu difokuskan pada pemecahan masalah, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang adil agar hak-hak pekerja selalu terjaga. Selama semua pihak bersinergi dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, masalah seperti ini dapat dicegah di masa mendatang.