Demo menolak UU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025), berujung ricuh. Berita mengenai demo yang ricuh akibat penolakan terhadap UU TNI di DPRD Jabar menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara rakyat, lembaga legislatif, dan institusi keamanan. Aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang diakui dalam masyarakat. Namun, ketika demonstrasi berujung pada kekacauan, seperti penglemparan botol dan petasan, maka hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting mengenai faktor penyebabnya dan dampaknya terhadap masyarakat. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks dari UU TNI yang diprotes. Banyak kalangan yang menganggap UU ini dapat memberikan lebih banyak wewenang kepada tentara dalam urusan sipil, yang berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kebangkitan gerakan demonstrasi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi peningkatan militerisasi di Indonesia. Rasa ketidakpuasan ini menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan hingga tahap yang ekstrem, jika mereka merasa suara mereka tidak didengar oleh pemerintah. Namun, tindakan kekerasan dan anarkisme dalam demonstrasi, seperti penglemparan botol dan petasan, jelas bukanlah cara yang baik untuk menyampaikan pesan. Tindakan semacam itu dapat mengalihkan perhatian dari substansi masalah yang diprotes dan malah mendatangkan stigma negatif terhadap gerakan tersebut. Ketika demonstrasi berujung pada kekerasan, justru akan lebih mudah bagi pemerintah atau pihak berwenang untuk mengabaikan atau mendiskreditkan tuntutan yang diangkat, mengingat perhatian publik lebih terfokus pada aspek kekacauan daripada pada alasan sosiopolitis di balik aksi tersebut. Di sisi lain, demo yang ricuh juga menunjukkan adanya kemungkinan ketidakpuasan yang lebih dalam di masyarakat. Tindakan anarkis ini sering kali mencerminkan frustrasi yang terkumpul dalam masyarakat—frustrasi terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintahan, kurangnya dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta kurangnya saluran untuk menyuarakan pendapat yang lebih konstruktif. Hal ini menjadikan pentingnya dialog terbuka serta penyelesaian yang damai untuk meredakan ketegangan yang ada. Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mengidentifikasi akar masalah dari ketidakpuasan ini dan terlibat dalam dialog yang lebih inklusif dengan masyarakat. Pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah terjadinya kericuhan di masa depan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan menghargai suara rakyat. Sebagai penutup, meskipun demonstrasi memiliki hak untuk diadakan, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar aksi protes tetap dalam koridor yang damai. Pemahaman dan pendidikan mengenai cara melakukan protes yang efektif tanpa melanggar hukum perlu ditingkatkan, baik bagi demonstran maupun aparat keamanan. Dalam konteks ini, reformasi dalam cara pemerintah menangani demonstrasi dan mendengarkan suara rakyat akan menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis.