Jonlis menegaskan, seluruh ketua PAC PDIP se-Kota Medan menyesalkan tindakan David yang dinilai tidak mencerminkan kedisiplinan kader partai. Berita mengenai insiden adu jotos antara anggota DPRD Medan, David Roni, di toilet mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia politik lokal. Ketidakpuasan yang mengarah pada tindakan kekerasan semacam ini menunjukkan bahwa meskipun para wakil rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab besar, mereka juga tidak terlepas dari konflik internal yang bisa merusak citra lembaga legislatif. Kejadian ini juga mencerminkan bagaimana ketegangan dalam sebuah partai politik, dalam hal ini PDI-P, bisa berujung pada kekerasan fisik di antara anggotanya. Sikap Ketua PAC PDI-P yang menyerukan sanksi tegas terhadap kedua belah pihak menunjukkan bahwa partai tersebut berusaha untuk menjaga integritas dan martabatnya. Dalam konteks ini, tindakan tegas tidak hanya diperlukan untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen partai terhadap nilai-nilai yang diusungnya. Seharusnya, para anggota legislatif menjadi teladan dalam berperilaku dan bertindak, bukan sebaliknya. Kejadian ini bisa dilihat sebagai panggilan untuk memperkuat kode etik dan disiplin di dalam partai, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kekerasan dalam politik, meskipun bukan hal baru, tetap saja tidak bisa ditoleransi. Ketika anggota DPRD terlibat dalam adu jotos, ini membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana emosi dan konflik pribadi dapat memengaruhi kinerja dan hubungan antarpemangku kepentingan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk berjalannya pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, proses mediasi dan resolusi konflik harus diperkuat di dalam seluruh sistem politik kita, termasuk dalam konteks partai politik. Lebih jauh lagi, insiden ini memunculkan pertanyaan mengenai banyaknya problematika yang dihadapi di dalam tubuh lembaga legislatif. Jika anggota DPRD tidak mampu mengelola konflik secara profesional, bagaimana masyarakat diharapkan untuk mempercayai mereka dalam menyelesaikan masalah yang lebih besar? Penegakan disiplin dan pengawasan yang ketat diperlukan agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa adanya gangguan dari ketegangan internal. Secara keseluruhan, insiden ini merupakan sinyal bahwa perlu adanya evaluasi mendalam mengenai etika dan norma di dunia politik. Politisi, terutama yang menduduki jabatan publik, harus menyadari tanggung jawab besar yang mereka emban, tidak hanya kepada konstituen tetapi juga kepada rekan-rekannya di partai. Sanksi yang tegas mungkin akan menjadi langkah awal, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan budaya politik yang sehat dan konstruktif, di mana dialog menggantikan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan. Kejadian ini mestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan akan menjadi atribut yang sangat berharga bagi para pemimpin. Pendekatan yang lebih manusiawi dan empatik dalam berpolitik tidak hanya akan membangun citra positif bagi individu, tetapi juga untuk institusi yang mereka wakili.