Terkait pembebasan lahan yang digunakan untuk relokasi pembangunan lanjut dia, sejauh ini tidak ada terkendala dengan pemilik lahan. Berita mengenai langkah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BM-TR) Sumsel yang akan melakukan penimbunan jalan rusak menjelang Lebaran di Lettu Karim Kadir, Gandus, Palembang, merupakan langkah yang tak dapat dipandang sebelah mata. Dalam konteks menjelang hari raya, banyak orang yang akan melakukan perjalanan baik untuk mudik maupun berkunjung ke sanak saudara. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan seperti ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan pengendara. Jalan rusak sering kali menjadi sumber masalah yang bisa menyebabkan kemacetan dan bahkan kecelakaan. Masyarakat berharap bahwa tindakan pemerintah daerah dalam memperbaiki akses jalan ini bisa memberi dampak positif, tidak hanya menjelang Lebaran tetapi juga untuk jangka panjang. Jika jalan dalam kondisi baik, maka mobilitas warga akan meningkat, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Perbaikan infrastruktur juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa penimbunan jalan bukanlah solusi permanen. Jika tidak diikuti dengan perawatan yang berkelanjutan dan perbaikan yang lebih menyeluruh, jalan tersebut dapat kembali rusak dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada penimbunan sementara tetapi juga merencanakan perbaikan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, alokasi anggaran yang tepat menjadi sangat penting. Selanjutnya, upaya untuk memperbaiki jalan juga perlu diimbangi dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Jika warga mengetahui rencana ini, mereka akan lebih memahami alasan di balik peningkatan kendaraan berat yang mungkin terjadi di area tersebut. Sosialisasi juga dapat mencegah misinformasi dan menjaga kesabaran masyarakat selama proses perbaikan berlangsung. Tetapi selain itu, komunikasi ini juga dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai perbaikan yang mereka rasakan perlu dilakukan di daerah lain. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tak kalah penting, adalah adanya pengawasan terhadap pelaksanaan penimbunan jalan ini. Masyarakat berhak mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyalahgunaan anggaran, pengerjaan yang asal-asalan, dan korupsi adalah beberapa masalah yang sering dihadapi dalam proyek infrastruktur. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangatlah diharapkan. Secara keseluruhan, langkah yang diambil Dinas PU BM-TR Sumsel menjelang Lebaran merupakan langkah positif jika diiringi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Mudah-mudahan, ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan infrastruktur yang ada, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat di masa mendatang.