Firda Riwu Kore mengatakan perbuatan yang diduga dilakukan AKBP Fajar sangat tidak manusiawi. Terkait dengan berita mengenai Partai Perindo yang mengutuk aksi mantan Kapolres Ngada, Firda Riwu Kore, kita bisa mencermati beberapa aspek penting dari pernyataan tersebut. Pertama-tama, tindakan mengutuk perilaku yang tidak bermoral atau melanggar hukum oleh seorang pejabat publik menunjukkan komitmen partai terhadap nilai-nilai keadilan dan integritas. Dalam konteks ini, Partai Perindo mempertontonkan sikap tegas terhadap tindakan yang dapat merugikan masyarakat, terutama ketika pelakunya adalah pihak yang seharusnya melindungi dan menegakkan hukum. Situasi ini juga mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin, terutama yang berasal dari institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai dengan norma dan etika. Ketika perilaku menyimpang terjadi, maka adalah tanggung jawab semua pihak, termasuk partai politik, untuk menuntut pertanggungjawaban secara maksimal. Ini tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, reaksi Partai Perindo juga bisa dilihat sebagai upaya untuk membedakan diri dari praktik-praktik buruk yang mungkin terjadi dalam politik dan penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak jendral-jendral berpangkat tinggi maupun pejabat publik lainnya menghadapi tuntutan hukum akibat tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengambil langkah mengutuk perilaku Firda Riwu Kore, Partai Perindo berusaha memperkuat posisi mereka sebagai partai yang berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan, serta berusaha menghilangkan stigma negatif yang mungkin melekat pada partai politik secara keseluruhan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pengutukan saja tidaklah cukup. Tindakan nyata yang harus diambil setelahnya sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Partai Perindo perlu berkomitmen untuk mendukung proses hukum yang transparan dan adil terhadap Firda Riwu Kore. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa mempertimbangkan posisi dan jabatan seseorang, agar publik dapat merasakan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang melanggar. Sebagai penutup, situasi ini bisa menjadi momentum bagi Partai Perindo untuk menunjukkan bahwa mereka berkomitmen tidak hanya pada retorika tetapi juga pada tindakan nyata. Bhakti mereka untuk menjadi partai yang bersih dan bertanggung jawab akan diuji dalam menghadapi kasus ini. Masyarakat pun menantikan tidak hanya sikap tegas, tetapi juga konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai moral dan hukum di tengah berbagai tantangan yang ada.