“Jika terbukti adanya perencanaan dalam pembunuhan ini, maka hukuman mati sangat tepat bagi oknum TNI AL yang terlibat dalam penembakan tersebut,” Berita tentang akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) yang menyoroti kasus penembakan warga oleh oknum TNI memang layak mendapatkan perhatian serius. Kasus seperti ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh masalah keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hubungan antara militer dengan masyarakat sipil. Tanggapan atas pernyataan hukuman mati yang diusulkan jika tindakan tersebut terbukti direncanakan, menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang terjadi. Pertama, penting untuk menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum militer terhadap warga sipil harus disikapi dengan tegas. Kekerasan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan akuntabilitas. Hukuman mati sebagai sanksi untuk tindakan keji sangat kontroversial. Di satu sisi, banyak yang berpandangan bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan bagi korban dan bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Tetapi di sisi lain, ada juga argumen yang menolak hukuman mati dengan alasan kemanusiaan serta potensi kesalahan dalam sistem peradilan. Kedua, pembahasan mengenai hukuman mati seharusnya juga melibatkan perspektif lebih luas tentang reformasi dalam tubuh TNI itu sendiri. Penegakan disiplin dan kode etik yang ketat dalam institusi militer sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. Selain itu, edukasi tentang hak asasi manusia dan pengawasan yang lebih transparan dari lembaga independen bisa menjadi langkah proaktif untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak menjadi norma. Ketiga, reaksi akademisi dan masyarakat terhadap kasus ini menunjukkan bahwa suara publik sangat penting dalam mendorong perubahan. Pengadaan forum diskusi antara masyarakat, akademisi, dan pihak militer bisa menjadi salah satu solusi. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini, tetapi juga memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menciptakan dialog konstruktif. Dalam konteks yang lebih luas, kasus penembakan ini juga menggambarkan dinamika hubungan sipil-militer yang perlu dibangun dengan prinsip saling menghormati dan memahami. Militer sebagai alat negara tidak seharusnya berfungsi sebagai pelanggar hak sipil. Oleh karena itu, semua aktor perlu memiliki komitmen untuk menjaga keamanan dan keadilan, tanpa mengorbankan hak individu. Akhirnya, berita ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk terus berjuang demi keadilan dan penegakan hukum. Hukuman yang tepat, apapun bentuknya, haruslah mencerminkan keadilan yang substansial, bukan sekadar bentuk balas dendam. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, agar ke depan, kejadian serupa tidak terulang lagi.