Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengungkap pelanggaran HAM serius di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) Berita tentang pelanggaran serius di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang diungkap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Penempatan lima narapidana dalam satu sel yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi satu orang jelas-jelas melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik para napi, tetapi juga mendiskreditkan tujuan rehabilitasi yang seharusnya menjadi fokus utama dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi sempit dan padatnya hunian ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan, seperti yang terlihat dalam laporan tersebut tentang adanya narapidana yang menderita TBC. Penularan penyakit menular di lingkungan yang tidak sehat dan tidak memungkinkan bagi suatu individu untuk menjalani perawatan yang layak merupakan pelanggaran hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang layak dan memenuhi standar kesehatan bagi semua narapidana. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah tidak mampu menampung jumlah napi yang terus meningkat. Dari laporan yang ada, tampak bahwa pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lapas belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, masalah ini bukan hanya persoalan internal di lembaga penegak hukum, tetapi juga kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam penegakan hukum dan manajemen narapidana. Pelanggaran hak asasi manusia di lapas juga mencerminkan ketidakadilan yang lebih luas dalam sistem hukum. Banyak dari narapidana yang terpaksa harus meringkuk dalam kondisi yang tidak manusiawi ini, bisa jadi merupakan hasil dari sistem hukum yang tidak berpihak. Ada benarnya untuk mengkaji ulang proses hukum dan penahanan, termasuk alternatif untuk mengurangi jumlah tahanan, seperti program rehabilitasi komunitas yang lebih manusiawi. Sementara pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengakui adanya pelanggaran, langkah nyata yang harus diambil selanjutnya adalah perbaikan sistemik untuk mencegah kembali kejadian serupa. Hal ini perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga non-pemerintah, untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat bagi narapidana dapat tercipta. Secara keseluruhan, isu ini tidak dapat dipandang sepele. Ini adalah gambaran dari tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian publik dan dukungan untuk reformasi yang lebih mendalam, kita dapat berharap untuk melihat perubahan yang signifikan dalam cara penghormatan hak asasi manusia dijalankan di lapas. Ke depan, perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk benar-benar memperbaiki kondisi yang ada, sehingga tidak hanya menghindari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.