Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dukung revisi UU TNI meski ada penolakan. Bahlil menyebut saat ini tinggal menyosialisasikan UU tersebut. Berita mengenai partai Golkar yang meminta publik untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan adanya perhatian serius dari partai politik terhadap implementasi regulasi penting ini. Permintaan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan merupakan langkah yang positif, karena partisipasi publik adalah elemen kunci dalam proses demokrasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan UU TNI tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa UU TNI bukan hanya sekadar regulasi untuk institusi militer saja, tetapi juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan pengaturan tentang bagaimana TNI berinteraksi dengan masyarakat sipil. Oleh karena itu, permintaan Golkar agar publik terlibat dalam pengawasan mungkin mencerminkan kesadaran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada kontrol yang memadai. Pengawasan dari masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang menjaga agar semua pihak bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan publik adalah adanya kemungkinan ketidaktahuan atau kesimpangsiuran informasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang baik mengenai isi dan tujuan dari UU TNI, agar masyarakat dapat memahami konteks serta implikasi dari kebijakan tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UU TNI juga sangat penting agar pengawasan publik dapat dilakukan secara efektif. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pengawasan publik tidak hanya mengacu pada aspek pemantauan aktivitas TNI, tetapi juga kepada bagaimana instasi pemerintah lainnya berkolaborasi dengan TNI. Seperti diketahui, banyak kebijakan strategis yang melibatkan berbagai sektor, dan sinergi antara TNI dan lembaga sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Secara keseluruhan, seruan Golkar untuk publik mengawasi pelaksanaan UU TNI merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya yang konsisten dalam membangun kapasitas masyarakat agar bisa berperan aktif dan memberikan masukan yang konstruktif. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap bahwa pelaksanaan UU TNI akan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak.