Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja? Berita yang berjudul 'Jangan Asal Kebut Pembaruan KUHAP Jika Banyak Pasal Bermasalah' menunjukkan pentingnya perhatian kritis terhadap proses legislasi, khususnya dalam hal perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembaruan hukum adalah langkah yang krusial untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mendasari perubahan tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap pasal dalam KUHAP memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik penegakan hukum. Ketika ada pasal-pasal yang bermasalah, tergesa-gesa dalam melakukan pembaruan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya mengabaikan keadilan, tetapi juga dapat merugikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melanjutkan dengan pembaruan, penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang ada, serta melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Selain itu, proses pembaruan KUHAP harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara dari berbagai elemen masyarakat didengar, dan kepentingan publik menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi baru. Dengan melibatkan masyarakat, pembaruan hukum akan lebih legitim dan dikategorikan sebagai produk bersama yang berusaha menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Di sisi lain, ada risiko bahwa pembaruan yang dilakukan secara terburu-buru akan mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Jika pasal-pasal baru tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem hukum yang sudah ada, maka akan muncul kerancuan yang justru membuat proses penegakan hukum menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, langkah-langkah pembuatan undang-undang harus didasarkan pada penelitian dan analisis yang mendalam, serta memperhatikan praktik terbaik dari jurisprudentia yang ada. Akhirnya, penegakan hukum yang adil dan efektif tidak hanya bergantung pada tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, dalam proses pembaruan KUHAP, bukan hanya substansi hukum yang harus diperhatikan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penting untuk melihat pembaruan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencapai sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel.