Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur, Zulkifli, menjelaskan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai kategori pegawai. Berita mengenai Pemkab Aceh Timur yang menyiapkan Rp43 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) merupakan langkah yang patut diapresiasi, terutama dalam konteks keberlanjutan ekonomi masyarakat. THR menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan, karena dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari raya. Dengan adanya alokasi dana sebesar ini, diharapkan ASN dan anggota DPRK akan lebih mampu berkontribusi terhadap perekonomian lokal melalui konsumsi yang meningkat. Namun, di sisi lain, perlu juga untuk merenungkan apakah pemanfaatan anggaran sebesar itu sudah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengangguran dan kemiskinan, penting untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan dampak positif bagi warga. Pemkab Aceh Timur sebaiknya juga mempertimbangkan program-program yang lebih menyentuh masyarakat langsung, seperti bantuan kepada usaha mikro atau program sosial yang dapat membantu masyarakat kurang mampu. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ini sangat penting. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang sebesar Rp43 miliar ini dikelola dan didistribusikan. Jika proses ini transparan, bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada ruang untuk dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas penggunaan anggaran serta dampaknya. Lebih jauh, THR bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga menjadi respons pemerintah terhadap kebutuhan ASN dan DPRK, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi moral dan produktivitas kerja mereka. Namun, harus diperhatikan bahwa kesejahteraan ASN dan DPRK tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah perlu bijaksana dalam menyeimbangkan kepentingan ini agar seluruh elemen daerah dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil. Dalam konteks yang lebih luas, alokasi anggaran untuk THR ini juga harus menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, Pemkab Aceh Timur diharapkan tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga pada strategi peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi bagi seluruh masyarakat Aceh Timur dapat terjaga dan diperkuat, bukan hanya bergantung pada momentum spesifik seperti hari raya. Secara keseluruhan, keputusan untuk mengalokasikan dana THR ini adalah langkah positif yang menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN dan DPRK. Namun, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan sangat menentukan dampak positif dari kebijakan ini.