Itu bisa dilaporkan ke lurah ,kecamatan atau langsung ke Satpol PP ataupun Dinas Sosial kalau ketemu gepeng atau anak terlantar Berita tentang penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di bawah Jembatan Kapuas mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam menangani masalah sosial di masyarakat. Penertiban semacam ini sering kali menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, dan hal ini tidak terlepas dari kompleksitas masalah kemiskinan serta kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif. Satu sisi dari penertiban ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik sering kali dianggap mengganggu estetika dan kenyamanan pengunjung. Namun, perlu diingat bahwa penertiban saja tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Banyak dari mereka yang terpaksa hidup di jalanan karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan tidak adanya lapangan kerja yang memadai. Di sisi lain, penertiban tanpa memberikan solusi alternatif berpotensi menciptakan masalah baru. Mengusir mereka dari satu tempat hanya akan memindahkan masalah ke lokasi lain tanpa memberikan bantuan yang berarti. Pemerintah perlu mempertimbangkan intervensi yang lebih bersifat humanis, seperti menyediakan tempat penampungan dan akses ke layanan sosial yang dapat membantu mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Kesadaran masyarakat tentang kondisi gelandangan dan pengemis perlu ditingkatkan, serta dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat mendukung mereka. Program-program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi langkah yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Ada pula aspek regulasi hukum yang perlu diperhatikan. Penertiban harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang keras terhadap gelandangan dan pengemis bisa dipandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi jika tidak disertai dengan upaya untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga bisa menjadi langkah yang baik dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi. Akhirnya, penertiban gelandangan dan pengemis bukanlah satu-satunya solusi untuk masalah sosial ini. Dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua lapisan masyarakat. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis harus dilihat sepenuhnya sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial yang lebih luas. Kebaikan sosial sejati adalah ketika kita mampu memberikan kesempatan dan dukungan kepada mereka yang paling rentan di antara kita.