Berikut sosok Ripangi, mantan Kepala Desa (Kades) di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur yang terbukti korupsi. Berita mengenai mantan Kepala Desa (Kades) di Batangsaren, Tulungagung, yang terbukti melakukan korupsi dan diwajibkan untuk mengganti rugi ratusan juta rupiah merupakan sebuah refleksi penting terkait integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan tingkat desa. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun posisi seorang kepala desa berada di tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pejabat negara lainnya, tanggung jawab moral dan hukum tetap harus dijunjung tinggi. Kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada keuangan daerah tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi di level desa sering kali terabaikan oleh publik karena fokus masyarakat biasanya lebih tertuju pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap penyimpangan yang terjadi di tingkat desa dapat berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Anggaran desa seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik, dan ketika ada mismanagement atau korupsi, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh komunitas. Di sisi lain, keputusan hukum untuk mewajibkan mantan Kades tersebut mengganti rugi ratusan juta rupiah menandakan adanya langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal ini bisa menjadi preseden baik dan menunjukkan bahwa hukum tidak mengenal pandang bulu, serta memberikan sinyal bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Namun, penegakan hukum yang konsisten dan transparan diharapkan tidak hanya terjadi di kasus ini; masih banyak kasus lain di berbagai daerah yang memerlukan perhatian serupa agar efek jera dapat diwujudkan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan transparansi di tingkat desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan anggaran desa. Pendidikan bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan penyimpangan pun harus ditingkatkan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga agar pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Di masa depan, perlu ada evaluasi dan reformasi dalam sistem pengelolaan desa agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk menerapkan sistem auditing yang lebih ketat dan independen, serta pelatihan bagi para kepala desa agar memahami betul tanggung jawab dan risiko yang mereka hadapi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas dalam pemerintahan desa dapat terjaga dengan lebih baik, dan masyarakat bisa merasa lebih dilindungi dari praktik-praktik koruptif yang merugikan mereka. Secara keseluruhan, kasus mantan Kades di Batangsaren ini seharusnya menjadi titik tolak untuk merenung dan memperbaiki sistem yang ada, agar ke depannya pemerintah desa bisa lebih transparan, akuntabel, dan tentunya dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat yang mereka layani.