Hasan Nasbi menegaskan, pernyataan 'dimasak saja' terkait teror kepala babi ke redaksi Tempo, bukanlah bentuk mengecilkan kebebasan pers. Berita yang berjudul "Hasan Nasbi: Saya Bukan Mengecilkan Kebebasan Pers, tapi Mengecilkan Peneror!" menciptakan perdebatan yang menarik di kalangan masyarakat, khususnya mengenai hubungan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial. Hasan Nasbi, yang dikenal sebagai figure publik, mengemukakan argumen yang menekankan perlunya membedakan antara kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang dan tindakan yang dapat dianggap sebagai teror atau ancaman. Satu sisi dari argumennya dapat dipahami dalam konteks mengatasi berita yang tidak bertanggung jawab atau bahkan berbahaya, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Dalam era informasi saat ini, di mana berita palsu dan disinformasi menjadi semakin umum, ada kebutuhan yang sah untuk membedakan antara informasi yang kredibel dan yang tidak. Jika kebebasan berpendapat tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab, maka dampak negatifnya bisa sangat serius, mulai dari polarisasi masyarakat hingga kekacauan publik. Namun, penting untuk berhati-hati dalam menginterpretasikan pernyataan tersebut agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendiskusikan isu-isu penting secara terbuka. Jika batasan terlalu ketat diterapkan, ada risiko bahwa suara-suara kritis akan dibungkam, dan masyarakat kehilangan ruang untuk mendebat berbagai isu. Sebagai solusi, harus ada keseimbangan antara melindungi masyarakat dari terorisme dan menjaga kebebasan berekspresi. Pendekatan yang lebih bijaksana mungkin adalah pendidikan literasi media, di mana masyarakat dilatih untuk dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Dalam konteks ini, pers juga diharapkan untuk menegakkan standar etika yang tinggi dalam pelaporan mereka agar dapat mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam hal ini. Platform-platform ini sering kali digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, sehingga memerlukan regulasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa informasi yang beredar tidak berbahaya. Namun, pengaturan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membatasi kebebasan berpendapat. Menghadapi tantangan ini, dialog antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Semua pihak harus terlibat dalam pencarian solusi yang tidak hanya melindungi kebebasan pers tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan informasi yang dapat dipercaya. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa kebebasan pers tetap hidup tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial yang menyertainya.