Wakil Mendagri Bima Arya meminta Forkopimda bersikap tegas terhadap ormas anarkis, terutama menjelang Lebaran. Berita yang berjudul 'Marak Pungli, Bima Arya Minta Kepala Daerah Tindak Tegas Ormas Anarkis' mengangkat isu serius yang berkaitan dengan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi anarkis yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas). Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Tindakan tegas yang diminta oleh Bima Arya, sebagai seorang kepala daerah, jelas merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum dan meminimalisir tindakan yang merugikan masyarakat. Maraknya pungli dan perilaku anarkis dari ormas dapat diartikan sebagai indikasi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, Bima Arya menunjukkan kepemimpinannya dengan meminta agar kepala daerah lainnya ikut berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi ini. Hal ini penting jika dilihat dari sudut pandang kolaborasi antar daerah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan menciptakan kesepakatan bersama antara kepala daerah, diharapkan dapat menurunkan angka pungli dan memperkuat posisi pemerintah dalam menanggulangi tindakan ilegal. Satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penguatan regulasi dan mekanisme sanksi bagi ormas yang terlibat dalam praktik pungli. Menindak tegas ormas yang melakukan tindakan anarkis tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga bisa menjadikan mereka sadar akan konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil. Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Diperlukan pendekatan yang berbasis dialog dan mediasi, karena ormas sering kali memiliki basis dukungan masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan pendekatan persuasif, disertai dengan penegakan hukum yang tegas. Di satu sisi, penguatan kelembagaan dan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban juga perlu dilakukan. Masyarakat sering kali menjadi korban pungli dan tindakan anarkis tanpa menyadari hak-hak mereka. Dengan meningkatkan kesadaran publik, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dan berani melapor jika mengalami tindakan ilegal. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyediakan saluran komunikasi yang transparan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Secara keseluruhan, tindakan Bima Arya yang menyerukan kepala daerah untuk bertindak tegas merupakan langkah positif. Namun, keberhasilan dalam menaklukkan masalah pungli dan ormas anarkis sangat bergantung pada koordinasi tunggal antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Membangun kepercayaan antara semua pihak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi dari tujuan ini membutuhkan komitmen dan kerja keras, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, bukan tidak mungkin bahwa lingkungan yang bebas dari pungli dapat tercipta di masa depan.