Kasus gerebek ayam, Kapendam II Sriwijaya singgung keterangan saksi yang sebut ada setoran. Respons Kapolda Lampung terkait duit yang dibagi ke polisi Berita mengenai kasus gerebek sabung ayam yang melibatkan pernyataan Kapendam II Sriwijaya dan respons Kapolda Lampung mencerminkan kompleksitas masalah yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani praktik perjudian ilegal, terutama yang melibatkan tradisi lokal. Kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya yang telah berakar dalam masyarakat. Ketika saksi menyebutkan adanya setoran dalam konteks perjudian, hal ini menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut mungkin telah terorganisir dengan baik. Setoran bisa merujuk pada suap atau pengaturan untuk melindungi kegiatan tersebut dari tindakan hukum. Hal ini tentu menciptakan tantangan bagi kepolisian untuk bertindak tegas sekaligus harus mempertimbangkan hubungan sosial yang telah terbentuk di masyarakat. Dalam konteks ini, dapat muncul pertanyaan tentang integritas aparat penegak hukum dan sejauh mana mereka berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal seperti perjudian. Tanggapannya dari Kapolda Lampung juga sangat penting. Respon yang jelas dan tegas dapat menempatkan gambaran bahwa kepolisian tidak akan mentolerir praktik ilegal meskipun hal tersebut mungkin populer di kalangan tertentu. Namun, apabila tidak ada tindakan nyata setelah pernyataan tersebut, kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa menurun. Ini bisa berdampak pada partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan ilegal lainnya. Selanjutnya, masalah ini harus ditangani dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga edukasi masyarakat. Banyak orang mungkin terlibat dalam perjudian tanpa memahami konsekuensi hukum dan sosial yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan kampanye penyuluhan mengenai bahaya perjudian ilegal, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami resiko yang dihadapi dan lebih memilih cara yang sah dalam menghibur diri. Akhirnya, kasus ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme penegakan hukum yang ada. Apakah selama ini aparat kepolisian memiliki cukup sumber daya, pelatihan, dan orientasi untuk menangani masalah perjudian? Apakah ada kerjasama antara berbagai institusi untuk membasmi akar masalah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab agar keberhasilan penegakan hukum di masa depan dapat tercapai. Dalam menghadapi tantangan ini, dialog dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi non-pemerintah sangat diperlukan. Hanya dengan kerjasama yang baik kita dapat menyelesaikan masalah sosial yang kompleks ini dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan berintegritas.