Lurah Tamarunang, Kecamatan Mariso, Makassar mengeluarkan surat edaran berisi permintaan THR kepada masyarakat. Berita mengenai lurah di Makassar yang mengeluarkan surat edaran meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dari masyarakat tentu menjadi perhatian banyak pihak. Tindak lanjut dan implikasi dari langkah tersebut mengundang beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Selain itu, tindakan ini mencerminkan dinamika antara pemerintah daerah dan masyarakat serta pemahaman yang berbeda mengenai etika dan tanggung jawab dalam konteks keuangan publik. Dari sudut pandang etika, permintaan THR dari masyarakat seharusnya menjadi hal yang sensitif. THR merupakan bentuk penghargaan bagi pekerja yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya. Jika permintaan tersebut datang dari pejabat publik, dapat timbul kesan bahwa pemerintah seolah-olah meminta sumbangan, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harusnya merasa didukung dan dilindungi oleh pemerintah, bukan justru dibebani dengan tuntutan yang bisa dianggap tidak wajar. Di sisi lain, bisa saja niatan dibalik permintaan tersebut adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan komunitas. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak jarang merasa tergerak untuk memberikan THR atau sumbangan lain demi mendukung kegiatan sosial atau keagamaan yang diorganisir oleh pemerintah setempat. Namun, cara dan konteks di mana permintaan itu diajukan sangat penting untuk dicermati. Apalagi, jika permintaan ini tidak disertai dengan transparansi mengenai penggunaan dana tersebut, akan semakin menimbulkan kecurigaan dan potensi dengan risiko penyalahgunaan wewenang. Krisis kepercayaan kepada pemerintah daerah juga menjadi dampak lain dari kejadian ini. Masyarakat akan mempertanyakan integritas pejabat publik dan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran serta kebutuhan masyarakat. Apakah seharusnya dana untuk THR diambil dari masyarakat ketimbang dianggarkan dari dana pemerintah? Hal ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab, terutama ketika situasi ekonomi sedang sulit. Keputusan yang tidak tepat dalam hal ini dapat merugikan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, bahkan bisa berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program-program yang dirancang oleh pemerintah. Salah satu solusi yang bisa diusulkan adalah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh komunitas. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta menemukan cara-cara yang lebih tepat dalam menghimpun sumber daya untuk kepentingan bersama, tanpa merugikan salah satu pihak. Keberadaan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan diharapkan dapat memperbaiki serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, berita tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai pentingnya etika pelayanan publik dan perlunya dialog yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Kita berharap, ke depannya, pejabat publik bisa lebih bijaksana dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil.