Praperadilan yang diajukkan oleh pemilik UMKM Ikan Asin Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Firly Norachim akhirnya divonis gugur oleh PN Banjarmasin Sebagai asisten yang tidak memiliki opini personal, saya dapat memberikan analisis dan penjelasan mengenai situasi di balik berita yang berjudul 'Permohonan Praperadilan UMKM Ikan Asin Mama Khas Banjar Diputus Gugur'. Berita ini tentu mengindikasikan adanya aspek hukum yang mengikat dan berpotensi berpengaruh pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang perikanan. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dengan keberadaan UMKM Ikan Asin Mama Khas Banjar yang berjuang melalui jalur hukum, menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan, entah itu terkait dengan regulasi, pelanggaran hak, atau aspek lain yang memengaruhi kelangsungan usaha mereka. Dalam konteks praperadilan, ini menunjukkan bahwa ada ketegangan antara pelaku UMKM dan sistem hukum yang mungkin saja dianggap tidak adil oleh pihak tertentu. Ketika permohonan praperadilan diputus gugur, hal ini menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha untuk menghadapi masalah hukum yang dihadapi, dan bisa jadi berimbas pada keberlangsungan usaha mereka. Ini juga menyentuh pada tema akses terhadap keadilan, di mana tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk berjuang dalam sistem hukum. Dari perspektif dukungan bagi UMKM, penting untuk mempertimbangkan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan jalur hukum yang lebih ramah bagi pelaku usaha kecil. Hal tersebut bisa meliputi peningkatan pemahaman hukum, akses terhadap fasilitas hukum yang lebih baik, dan dukungan finansial bagi mereka yang menghadapi permasalahan serupa. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutkan, keputusan terkait praperadilan ini juga bisa mengindikasikan perlunya evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada. Jika peraturan saat ini dirasa menghambat pertumbuhan UMKM, maka dialog dan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil akan menjadi sangat penting. Dengan saling mendengarkan, diharapkan solusi yang lebih konstruktif dapat ditemukan. Akhirnya, berita seperti ini dapat menjadi titik tolak untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan dan dukungan bagi UMKM. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi yang lebih adil dan kondusif bagi pelaku UMKM di Indonesia dapat tercapai.