Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengeluarkan Surat Edaran untuk malam takbiran Idul Fitri, melarang konvoi demi menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Berita mengenai larangan Wali Kota Surabaya terhadap konvoi Malang Takbiran menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks perayaan Hari Raya Idul Fitri. Keputusan ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi keamanan, kesehatan masyarakat, maupun makna dari perayaan itu sendiri. Pertama-tama, dari sudut pandang keamanan, larangan konvoi dapat dimaklumi dalam situasi di mana kepadatan lalu lintas dan potensi terjadinya kemacetan dapat menimbulkan masalah. Konvoi yang banyak melibatkan kendaraan, terutama di malam hari, sering kali menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dan petugas keamanan. Dengan melarang konvoi, pemerintah kota dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa perayaan berlangsung dengan aman bagi semua pihak. Selanjutnya, pertimbangan kesehatan masyarakat juga sangat relevan, terutama dalam konteks pasca-pandemi COVID-19. Dengan menghindari kerumunan besar, larangan ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan warga. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat, dan mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan publik dalam perayaan. Namun, di sisi lain, ada juga argumen bahwa perayaan seperti takbiran dan konvoi merupakan bagian penting dari tradisi dan ekspresi kebudayaan. Banyak orang yang merayakan Idul Fitri dengan semangat kebersamaan dan perayaan. Oleh karena itu, sebaiknya dicari solusi yang seimbang, misalnya dengan mengatur jalur dan waktu pelaksanaan konvoi agar tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum atau kesehatan masyarakat. Selain itu, keputusan pemerintah juga bisa dikaitkan dengan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mungkin merasa kehilangan kesempatan untuk merayakan dengan cara yang telah menjadi tradisi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan ini dengan transparan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan alternatif yang bisa dipertimbangkan. Di sisi positifnya, larangan ini dapat mendorong masyarakat untuk menemukan cara-cara baru dalam merayakan yang lebih kreatif dan aman. Misalnya, melalui kegiatan yang tidak memerlukan kerumunan besar, seperti pengajian virtual atau kegiatan sosial yang melibatkan komunitas secara lebih terbatas. Ini juga bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih menghargai makna perayaan tanpa harus terfokus pada aspek konvoi semata. Akhirnya, langkah yang diambil Wali Kota Surabaya ini seharusnya menjadi titik awal untuk diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana kita dapat merayakan tradisi dengan cara yang sesuai dengan kondisi zaman. Mengedepankan keamanan, kesehatan, serta nilai-nilai kebersamaan seharusnya menjadi prioritas, dan penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak dalam menikmati momen-momen penting dalam kehidupan beragama.