Warga binana yang diajukan untuk mendapatkan remisi dijelaskan Teguh sebelumnya telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Berita mengenai usulan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat untuk memberikan remisi kepada 2.973 napi, serta pembebasan langsung kepada 36 orang narapidana, menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Remisi, sebagai pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada napi, merupakan hal yang umum dilakukan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Namun, keputusan ini perlu dianalisis dari berbagai sisi untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum kita. Dari sudut pandang positif, pemberian remisi dapat dilihat sebagai bentuk reintegrasi sosial, di mana napi yang telah menunjukkan perbaikan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik bisa mendapatkan kesempatan kedua. Ini juga sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan merehabilitasi. Dengan adanya remisi, diharapkan mereka yang keluar bisa kembali ke masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, di sisi lain, ada keprihatinan yang muncul terkait dengan keamanan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari pembebasan napi. Masyarakat berhak merasa khawatir jika napi yang direhabilitasi tersebut tidak dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial. Terlebih lagi, jika terdapat kasus-kasus tertentu yang melibatkan kekerasan atau kejahatan berat, pembebasan mereka bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi korban atau keluarga korban kejahatan. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam proses pengusulan remisi ini. Harus ada kriteria yang jelas mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, serta mekanisme evaluasi yang ketat agar keputusan tersebut tidak terkesan sebagai budi baik semata. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait alasan dan proses di balik keputusan yang diambil. Selain itu, seharusnya pihak pemerintah dan lembaga terkait melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan masyarakat, termasuk mendengarkan pendapat serta kekhawatiran mereka terkait remisi dan pembebasan napi. Hal ini penting agar terdapat dialog konstruktif yang dapat membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi reintegrasi sosial para napi tersebut. Di tengah tantangan ini, penting bagi kita untuk selalu optimis bahwa kebijakan remisi bisa berjalan dengan baik, asalkan dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan pemberian remisi ini dapat berjalan serta bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat luas.