Judicial review seharusnya menjadi pengecualian, bukan kebiasaan imbas proses penyusunan UU tak berkualitas. Berita dengan judul "Judicial Review Kian Melonjak: Tanda Proses Legislasi Bermasalah" mencerminkan fenomena yang semakin sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana ada peningkatan angka permohonan judicial review atau uji materi terhadap undang-undang. Tindakan ini sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap produk legislasi yang dihasilkan. Ketika masyarakat merasa bahwa undang-undang yang ditetapkan tidak mencerminkan aspirasi mereka atau dianggap merugikan, mereka cenderung mengajukan judicial review sebagai langkah terakhir untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alasan mengapa permohonan judicial review meningkat adalah karena berkurangnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Dalam banyak kasus, legislatif dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup dalam pengambilan keputusan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lobbying yang kuat dari kelompok bisnis atau kepentingan tertentu yang bisa mempengaruhi pembuat undang-undang. Ketika masyarakat merasa diabaikan, mereka mencari saluran hukum untuk mengangkat suara mereka. Peningkatan jumlah judicial review juga menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem legislasi yang ada. Proses legislasi seharusnya tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan yang berada di posisi kekuasaan, tetapi juga masyarakat luas yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Ketika input masyarakat diabaikan, undang-undang yang dihasilkan cenderung cacat, dan ini mendorong masyarakat untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun, penting juga untuk memahami bahwa judicial review bukanlah solusi tunggal untuk masalah legislatif. Meskipun memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menantang undang-undang yang dianggap tidak sah, proses ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, keputusan pengadilan tidak selalu memenuhi harapan masyarakat, dan kadang-kadang bahkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara legislatif, yudikatif, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keberadaan kenaikan jumlah kasus judicial review juga dapat menjadi dorongan bagi legislator untuk lebih berhati-hati dalam merancang undang-undang. Mereka perlu memahami bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan akan berpotensi mendapatkan tantangan di pengadilan. Ini bisa menjadi insentif untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam sebelum mengesahkan undang-undang, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam proses legislasi. Secara keseluruhan, fenomena naiknya permohonan judicial review mengisyaratkan perlunya reformasi dalam cara undang-undang dibentuk dan dialokasikan. Proses legislasi yang lebih inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan. Dalam jangka panjang, ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga legislatif, serta menciptakan produk hukum yang lebih adil dan mencerminkan kepentingan masyarakat luas.