Sebanyak 25 orang sempat mengalami luka akibat jadi korban kekerasan aparat dalam demonstrasi penolakan UU TNI di depan gedung DPRD Jawa Barat. Berita mengenai laporan LBH Bandung yang menyebutkan bahwa 25 orang menjadi korban kekerasan aparat saat demonstrasi terkait UU TNI tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan keprihatinan. Kekerasan dalam bentuk apapun, terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sangatlah disayangkan dan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Di negara demokratis, demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi dan hak warga negara untuk menyampaikan opini serta aspirasi mereka. Kekerasan yang dialami oleh para demonstran ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan suasana ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat negara. Ketika rakyat berusaha untuk menyampaikan pendapat mereka, seharusnya mereka dilindungi dan didengarkan, bukan justru dilukai. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat, penting bagi pihak berwenang untuk menegakkan prinsip-prinsip kepolisian yang berbasis pada pengayoman dan perlindungan masyarakat. Tanggapan negatif terhadap penggunaan kekerasan oleh aparat dalam situasi-situasi seperti ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan keamanan publik. Pelatihan dan pembekalan yang lebih intensif bagi aparat penegak hukum diperlukan agar mereka dapat menghadapi demonstrasi dengan pendekatan yang lebih humanis, bukan represif. Selain itu, penerapan protokol yang ketat terkait penggunaan kekuatan dalam menangani demonstrasi juga wajib diperkenalkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melihat dari perspektif hukum, penting juga untuk mengevaluasi apakah mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan aparat penegak hukum sudah berjalan dengan baik. Jika tidak, rezim hukum yang lemah dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi dalam struktur kepolisian dan penegakan hukum adalah langkah yang mendesak untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sebagai masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam kehidupan politik, kita juga memiliki tugas untuk menyalurkan aspirasi kita dengan cara-cara yang damai dan konstruktif. Dalam konteks ini, penting untuk mendidik diri sendiri dan orang lain mengenai hak-hak kita serta cara yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Dalam situasi yang berpotensi memicu ketegangan, dialog menjadi jalan tengah yang lebih efektif dibandingkan dengan demonstrasi yang dapat berujung pada kekerasan. Akhirnya, solidaritas antar-warga sangat diperlukan untuk menjaga demokrasi dan melawan ketidakadilan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus mendukung mereka yang menjadi korban kekerasan dan mendorong upaya penyelidikan yang transparan serta akuntabilitas bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran. Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua.